KARAWANG – Di kawasan industri yang hiruk-pikuk di sebuah ruangan besar di Gedung Graha Pupuk Kujang, Cikampek, riuh tepuk tangan menggema saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi menekan tombol peluncuran.
Namun bukan sekadar seremonial biasa, hari itu, Selasa (3/6/2025), menjadi titik tolak sejarah baru bagi desa-desa di Jawa Barat, pengelolaan keuangan desa kini resmi nontunai.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyampaikan satu pesan penting, “Sistem Pengelolaan Keuangan Desa hari ini resmi menjadi Sistem Pengelolaan Keuangan yang berbasis digital, atau E–Budgeting.”Kalimat itu bukan sekadar jargon digitalisasi.
Di baliknya, tersimpan harapan besar agar uang rakyat desa dikelola lebih bijak, lebih bersih, dan lebih transparan. Tak ada lagi celah untuk mark-up, tak ada ruang gelap untuk dana siluman.
Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin terdengar teknis. Tapi di desa-desa kecil yang selama ini pengelolaan anggarannya masih dilakukan dengan kuitansi tulis tangan dan catatan manual, peralihan ke transaksi digital adalah lompatan besar.
Kini, dana masuk melalui transfer. Belanja pun dilakukan secara digital, dari pembayaran alat pertanian hingga biaya pembangunan posyandu. Semua tercatat rapi dalam sistem. Tak bisa dihapus. Tak bisa direkayasa.
“Data digital tidak bisa membohongi,” kata KDM.
Kalimat yang dilontarkan dengan sederhana, namun menggambarkan transformasi yang kuat. Di era digital ini, kejujuran bukan lagi hanya soal moral, tapi juga sistem.E-Voting,
Demokrasi dari Jari ke Layar
Tak hanya soal keuangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong desa-desa untuk mengadopsi E-Voting dalam pemilihan kepala desa.
Dengan sistem ini, warga cukup datang ke TPS digital dan memilih dengan satu sentuhan di layar.Tujuannya bukan sekadar modernisasi, tetapi efisiensi dan partisipasi.
“Demokrasinya biaya murah, pelayanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan,” ujar Dedi.
Bayangkan seorang ibu rumah tangga di Garut atau petani di Cianjur, yang dulunya enggan datang ke TPS karena antre panjang. Kini, mereka bisa memilih dengan cepat dan nyaman.
Demokrasi menjadi inklusif dan ramah semua kalangan.Desa Menyambut Era BaruDigitalisasi ini memang belum sempurna. Tantangan infrastruktur dan literasi digital masih ada. Namun semangat untuk berubah sudah dinyalakan.
“Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh Provinsi Jawa Barat,” harap KDM,
menutup peluncuran dengan optimisme. Dan mungkin, di masa depan nanti, anak-anak muda desa akan tumbuh dalam lingkungan pemerintahan yang jujur, modern, dan transparan.
Di mana uang rakyat tak lagi bisa ‘tersesat’, dan suara rakyat tak lagi sulit terdengar.Karena semuanya kini tercatat. Dalam data. Dalam sistem. Dalam semangat baru desa-desa digital di Jawa Barat.***
