LAMPUNG SELATAN – Ratusan warga Desa Sinar Palembang bersama organisasi masyarakat Garuda (Gempita Rakyat Untuk Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Kamis (24/7/2025).
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan “sidang rakyat terbuka” terhadap dugaan penyimpangan dana desa yang dianggap tak kunjung tersentuh hukum sejak 2019 hingga 2024.
Berbekal spanduk bernada protes dan pengeras suara yang tidak kalah nyaring dari janji kampanye, massa mendatangi tiga titik strategis, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta halaman Kantor Bupati.
Suasana terasa seperti festival demokrasi, minus tenda makanan dan panggung hiburan.
“Kami Sudah Cukup Sabar, Sekarang Saatnya Teriak”ucap massa aksi.
Kekecewaan warga atas lambannya penanganan laporan disampaikan lantang. Dalam orasinya, Ali Muktamar selaku Koordinator Aksi menyampaikan sindiran tajam kepada pejabat yang menyambut mereka, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Intji Indriyati. Ditemani Kepala Dinas PMD, Plt. Inspektur Inspektorat, serta Staf Ahli Bupati, Intji berusaha menenangkan massa.
Namun, Ali seperti siap tampil dalam debat publik. Dengan nada yang tak kalah tegas dari palu hakim, ia berkata:
“Sebagai Asisten Bupati bidang Kesejahteraan Masyarakat, apakah Ibu tahu bagaimana kondisi masyarakat kami di Sinar Palembang? Sudah sejahterakah mereka? Kami tantang Ibu turun langsung ke lapangan dan lihat sendiri, jangan hanya sejahtera di atas kertas!”
Sontak pernyataan tersebut mengundang riuh tepuk tangan dari massa. Beberapa bahkan sempat menyahut, “Jangan cuma tanda tangan SK, Bu!”
Pemkab Menjawab, Tapi Warga Tak Lagi Ingin Dengar Janji
Intji, dengan wajah diplomatis, mengatakan aspirasi warga akan diteruskan langsung kepada Bupati Lampung Selatan. Tapi tampaknya, jawaban normatif itu terdengar seperti lagu lama yang diputar ulang merdu di nada, tapi kosong makna.
Salah satu orator, dengan semangat tinggi dan mikrofon ala stand-up comedy, menyuarakan keresahan warga.
“Sudah 5 tahun lebih kami menunggu keadilan. Kalau pemerintah butuh data, kami punya. Kalau butuh bukti, kami bawa. Yang kami tunggu hanya satu, kapan kepala desa dicopot?” kata orator.
Ancaman Aksi Lanjutan: “Kalau Hari Ini Sepi, Tunggu Besok Kami Bawa Satu Kecamatan”
Ali Muktamar menegaskan bahwa ini baru permulaan. Jika tak ada respon konkret dalam waktu dekat, mereka siap kembali dengan kekuatan lebih besar. “Kami bisa datang lagi, dan kali ini bukan cuma 300 orang bisa-bisa pasar juga kosong karena semua ikut aksi,” ucapnya disambut gelak tawa massa.***
