Padahal kata dia, para awak media hanya menuntut kejelasan dalam proses dan mekanisme pembayaran oleh DPRD Lampung Utara dan Pememerintah Daerah setempat.
“Itu yang kami cukup sesalkan, kenapa tidak ada yang menemui kami, bahkan di kantor Dewan, tidak ada satu pun staf berada di sana. Ini ada apa?,” terang dia penuh tanda tanya.
Baca juga: Satpam di Sidoarjo Batalkan Aksi Oknum TNI Hendak Bobol ATM dengan Linggis
Sementara Sekretaris DPC PWRI Lampung Utara, Antoni menyampaikan, tidak tertibnya mekanisme pembayaran kerjasama media di DPRD Lampung Utara terindikasi adanya penyelewengan.
Sehingga pihaknya secepatnya akan melapor indikasi penyelewengan tersebut ke aparat penegak hukum (APH) mengingat anggaran kerjasama media di DPRD Lampung Utara sangat fantastis hingga Rp2,1 Miliar.
“Padahal anggaran kan besar yang bernilai fantastis sampai Rp2,1 miliar, jadi dikemanakan ini. Sebab, banyak diantara rekan-rekan sejawat tidak dibayarkan haknya” papar Antoni.
Baca juga: Kades Ditahan Terkait Dugaan Pungli PTSL, Warga Lambangsari Gruduk Kantor Pemkab Bekasi
Menurut Antoni, para awak media berasumsi di dalamnya terdapat perusahaan media yang diada-adakan alias bodong oleh oknum pegawai, sementara hasil penulusurannya pemerintah setempat telah melakukan pembayaran kerjasama media mencapai Rp900 juta.
“Dengan embel-embel nama media khusus di Lampung yang bergengsi untuk melakukan pencairan. Tapi apa, tidak ada yang kami serap,” tandasnya.
