JAKARTA- Hari ini, 12 Agustus 2021, Indonesia mencatat angka kematian sebesar 1.466 orang menjadikan jumlah kematian akibat COVID 19 di Indonesia menjadi 113.664 atau 3,011 persen dari total kasus ditengah ramainya kritik pemerintah karena penghapusan angka kematian pada indikator penanganan COVID 19
Angka kesembuhan sebesar 36.637 yang menjadikan total kasus sembuh menjadi 3.247.715 atau 86 persen dari keseluruhan kasus, yaitu 3.774.155 kasus dengan kasus aktif baru 24.709.
Kasus meninggal harian terbanyak dicatat oleh dan Provinsi Jawa Tengah 386 jiwa, Provinsi Jawa Timur dengan 305 jiwa, dan Provinsi Lampung 98 jiwa.
Provinsi lain yang tercatat masuk ke dalam sepuluh besar adalah Kalimantan Timur 64 jiwa, Kepulauan Riau 45 jiwa, DKI Jakarta 42 jiwa, Riau 35 jiwa, Sumatera Utara 33 jiwa, Kalimantan Selatan 32 jiwa serta DI Yogyakarta dan Aceh yang mencatatkan masing-masing 30 jiwa.
Pada 12 Agustus 2021, pukul 09.48 GMT, Worldometer melaporkan jumlah kasus menjadi 205.631.350 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 4.340.247 dan kasus sembuh 184.632.159, dengan posisi Indonesia masih di posisi 14 di seluruh dunia. Indonesi menempatai posisi ke-4 di Asia untuk total kasus tapi menduduki posisi pertama untuk jumlah kematian baru.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyatakan angka kematian merupakan salah satu indikator yang penting dalam suatu penanganan pandemi karena menunjukkan kualitas pengendalian, kualitas pelayanan kesehatan, virulensi dari mutasi virus dan berbagai halnya.
“Tingginya angka kematian menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan dalam penanganan pandemi,” kata Masadalina, saat dihubungi, Kamis (12/8/2021).
Jika angka kematian dihapuskan karena kualitas data dan sinkronisasi data yang buruk maka yang harus dilakukan bukanlah menghapus data kematian tersebut tapi harusnya memperbaiki kualitas data dan sinkronisasi data antar dan inter sumber data.
“Walaupun hanya sementara, tetap angka kematian tidak bisa dihilangkan,” ucapnya tegas.
Hal senada juga disampaikan Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono menyatakan indikator tak begitu saja bisa dihilangkan.
“Kesannya, pemerintah ingin mengeluarkan data yang tidak bagus dari indikator. Padahal, kalau dilihat seluruh data kualitasnya perlu dipertanyakan,” kata Pandu dalam kesempatan terpisah.
Jika ada distorsi data, seharusnya diperbaiki bukan dihilangkan.
“Semua distorsi. Yang perlu dilakukan adalah perbaiki datanya,” ucapnya tegas.
