JAKARTA – Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta untuk membahas sejumlah isu strategis lintas wilayah yang berdampak luas pada warga Jabodetabek, khususnya Kota Bekasi. Agenda utama dalam pertemuan ini mencakup integrasi transportasi, penyediaan air bersih, serta kelanjutan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
Pertemuan ini mencerminkan semangat baru sinergi antarpemerintah daerah dalam menghadapi tantangan urbanisasi di kawasan metropolitan. Ketiga isu tersebut dinilai krusial dan saling berkaitan dalam mendukung kualitas hidup warga serta memperkuat konektivitas antara Jakarta dan Bekasi.
Salah satu pembahasan utama adalah integrasi sistem transportasi massal antarwilayah, termasuk pengembangan fasilitas park and ride di titik strategis perbatasan Jakarta-Bekasi. Tak hanya sebagai lahan parkir, Wali Kota Tri mendorong konsep ini dikembangkan sebagai kawasan terpadu.
“Park and ride bukan sekadar parkir kendaraan. Ini bisa menjadi simpul aktivitas baru, hunian, UMKM, kuliner, hingga layanan publik. Kita ingin dorong model kawasan yang produktif dan mendukung pergerakan masyarakat secara efisien,” ujar Tri Adhianto.
Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI sepakat membentuk tim kerja bersama untuk memetakan kebutuhan dan lokasi potensial, termasuk pembagian peran teknis dan pendanaan.
Dalam isu ketersediaan air bersih, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk membantu Kota Bekasi melalui suplai air baku dari PAM Jaya kepada Perumda Tirta Patriot Bekasi.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk solidaritas antardaerah dalam menghadapi krisis air yang semakin mengancam.
“Kita tidak bisa egois. Pengelolaan sumber daya air harus jadi bagian dari semangat kebersamaan antardaerah metropolitan,” tegas Pramono.
Wali Kota Tri mengapresiasi langkah ini dan menyebutnya sebagai model kemitraan yang harus ditiru, mengingat kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kawasan industri di Bekasi.
Salah satu isu paling krusial yang dibahas adalah masa depan TPST Bantar Gebang. Kerja sama antara Jakarta dan Bekasi terkait pengelolaan sampah ini akan berakhir pada 2026. Namun, kedua kepala daerah sepakat untuk memperpanjang dan menyempurnakan pola kerja sama.
“Bantar Gebang bukan hanya milik Jakarta, tapi tanggung jawab bersama. Kami sepakat untuk terus berkolaborasi agar pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ungkap Gubernur Pramono.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bekasi mengusulkan pembangunan dua flyover baru di Kemang Pratama dan Pasar Bantar Gebang.
Infrastruktur ini diharapkan mengurangi kepadatan dan memperlancar mobilisasi truk sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang, sekaligus meminimalkan dampak kesehatan bagi warga sekitar.
Dalam kesempatan itu, Tri Adhianto juga menyampaikan permohonan pembangunan dua rumah susun (rusun) di sekitar Stasiun Bekasi dan Stasiun Cakung. Rusun tersebut diharapkan menjadi solusi hunian terjangkau bagi warga di kawasan padat dan berbatasan langsung dengan Jakarta.
“Warga perbatasan butuh hunian yang layak, terjangkau, dan terintegrasi dengan moda transportasi massal. Ini juga bisa mendorong pola mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan,” kata Tri.
Pertemuan ini menegaskan komitmen dua kepala daerah dalam membangun tata kelola metropolitan yang inklusif dan terintegrasi. Bukan hanya kerja sama administratif, tapi juga visi jangka panjang dalam membangun kawasan Jabodetabek yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kota Bekasi dan DKI Jakarta harus terus bersinergi untuk menjawab tantangan bersama, dari sampah, air, hingga transportasi,” tutup Tri Adhianto.(ADV).***
