KOTA BEKASI — Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menekankan pentingnya langkah antisipatif terhadap maraknya hoaks dan informasi menyesatkan yang beredar di media sosial. Pesan tersebut disampaikan saat apel pagi bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi di Plaza Pemkot, Senin (27/10/2025).
Dalam arahannya, Tri menginstruksikan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) untuk memperkuat fungsi pemantauan ruang digital, terutama terhadap isu publik yang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat.
“Kita hidup di era di mana satu video lama bisa memantik kepanikan baru. Maka, kecepatan klarifikasi adalah kunci agar publik tidak terseret arus informasi yang salah,” ujar Tri Adhianto dengan tegas.
Tri menyoroti kasus video banjir di Pondok Gede Permai yang baru-baru ini beredar di media sosial dan memicu kekhawatiran warga. Setelah diverifikasi, ternyata video tersebut adalah rekaman lama yang kembali diunggah oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Tadi malam Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, langsung menelpon saya menanyakan kabar banjir itu. Setelah kami cek, tidak ada genangan. Artinya, yang tersebar adalah hoaks lama yang dikemas ulang,” ungkap Tri.
Ia menegaskan, setiap perangkat daerah wajib sigap melakukan klarifikasi dan menghadirkan data faktual agar tidak muncul persepsi negatif terhadap pemerintah daerah.
Tri juga meminta Diskominfostandi memperkuat koordinasi lintas dinas serta memperluas jaringan verifikasi informasi publik, terutama pada isu-isu sensitif seperti pelayanan publik, pendidikan, dan kebencanaan. Menurutnya, ketepatan informasi menjadi bagian dari pelayanan masyarakat di era digital.
“Hoaks itu seperti virus. Ia tumbuh karena ruang klarifikasi kita lambat. Maka, pemerintah harus hadir dengan data, bukan opini,” tegasnya.
Selain isu banjir, Tri juga menyoroti munculnya kembali video perundungan di sekolah yang ternyata merupakan kasus lama. Ia menilai, fenomena ini membuktikan bahwa konten lama bisa dengan mudah menjadi bahan provokasi baru jika publik kurang literasi.
“Kita harus belajar dari kejadian ini. Informasi lama yang dikemas ulang dapat menciptakan stigma baru terhadap lembaga pendidikan maupun pemerintah,” tambahnya.
Pelayanan KTP dan Transparansi Publik
Menanggapi isu viral terkait pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan Bekasi Timur, Tri menjelaskan bahwa keterbatasan kuota e-KTP bukan karena kelalaian daerah, melainkan akibat sistem perekaman nasional yang dikelola pemerintah pusat.
“Kami terus berkoordinasi agar pelayanan tetap berjalan optimal. Transparansi menjadi prioritas utama agar masyarakat memahami konteks yang sebenarnya,” jelasnya.
Sebagai penutup, Wali Kota Bekasi menegaskan kembali pentingnya kecepatan komunikasi publik dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh lengah terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Kita harus hadir dengan data, fakta, dan komunikasi yang cepat agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Bekasi meneguhkan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, adaptif, dan tanggap terhadap dinamika informasi digital.***
