KOTA BEKASI – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).
Didampingi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, mereka meninjau fasilitas PLTSa Merah Putih, landfill mining, dan refuse derived fuel (RDF) plant.
Setelah melakukan pengecekan kondisi RDF dan lainnya, Zulhas menyarankan penyesuaian tipping fee dan pengembangan teknologi insinerator untuk mengurangi volume sampah secara signifikan.
Insinerator merupakan alat untuk membakar sampah pada suhu yang sangat tinggi dalam skala besar.
TPST Bantargebang kini mampu menampung hingga 2.000 ton sampah sehari, dengan sebagian sampah dipisahkan untuk dijadikan bahan baku batu bata.
Zulhas mengatakan aturan yang sederhana diperlukan agar ada investor yang mau membangun pengelolaan sampah. Dia mengatakan hambatan dalam investasi harus dikurangi.
“Ini sudah langkah yang baik, tapi kami ingin agar sistemnya bisa lebih cepat. Untuk itu, diperlukan aturan yang lebih sederhana sehingga investor bisa langsung berinvestasi tanpa banyak hambatan administratif,” kata Zulhas.
Dia mengatakan sistem tarif untuk insinerator harus disesuaikan demi mendorong lebih banyak investasi.
Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat akan mengkaji penyesuaian tipping fee atau biaya pelayanan yang dibayarkan pemerintah ke pengelola sampah agar sektor pengolahan sampah bisa berkembang.
“Jadi nanti, kalau inpres jadi, ini bisa lebih cepat lagi, tapi ini sudah banyak kemajuan daripada tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.
Pemerintah pusat akan mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) untuk mengatasi isu sampah nasional. Dia mengatakan penggunaan teknologi dapat mempercepat mengatasi masalah sampah.
“Kita memberikan pendidikan kepada masyarakat tentu tidak akan secepat pertumbuhan sampah. Oleh karena itu, kita memang tidak ada pilihan selain pakai teknologi,” jelasnya.
Pemerintah sedang mendorong pembangunan PLTSa lewat aturan yang lebih sederhana.
Dia mengatakan dari 12 PLTSa yang direncanakan, baru dua yang beroperasi, yaitu PLTSa Benowo di Surabaya dan PLTSa Putri Cempo di Surakarta (Solo).
“Jadi satu perpres nanti cukup izin dari Kementerian ESDM yang disederhanakan. Dari Dirjen Energi Baru Terbarukan. Disederhanakan. Langsung ke PLN, pengusaha tidak perlu urusan dengan pemerintah daerah lagi, dengan DPRD, tidak perlu urusan dengan Menteri Keuangan, cukup izin dari ESDM langsung kontrak dengan PLN,” tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan beberapa langkah diperlukan untuk menurunkan jumlah sampah yang dihasilkan Jakarta. Dia mengatakan tipping fee harus disesuaikan agar investor lebih tertarik membangun insinerator. Saat ini, tipping fee di Jakarta USD 13,5 per ton.
“Jika tarif ini bisa disesuaikan dengan harga yang wajar, kita akan memiliki lebih banyak insinerator dan Jakarta bisa menurunkan jumlah sampah yang dihasilkan hingga 5.000-6.000 ton per hari,” kata Pramono
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan kehadiran para Menko, Menteri, Kepala BNPB serta Gubernur DKI di Bantargebang ini menjadi sebuah perhatian pemerintah pusat dan kolaborasi daerah terhadap penanganan sampah agar lebih terkelola secara komprehensif dan sistematis. Selain itu khususnya untuk Kota Bekasi mengenai penanganan banjir.
“Bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Pak Menko Pangan menginisiasi menyelesaikan sampah dengan teknologi terbaru melalui incinerator serta meningkatkan iklim investasi dengan penyederhanaan birokrasi. Upaya ini agar sampah bisa tertangani sampai selesai dengan dibakar dan bisa menjadi energi listrik,”ucapnya.
Kemudian ia juga berharap kolaborasi antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI dapat menciptakan solusi yang berdampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam pengelolaan sampah serta pembangunan infrastruktur pendukung masyarakat.***
