BANDUNG – Pemerintah mulai mempersiapkan aturan baru untuk mempermudah pendistribusian pupuk subsidi ke petani. Pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengataka nantinya regulasi tersebut mempermudah distribusi pupuk ke petani.
“Semoga Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk tidak perlu proses lagi seperti sekarang petani ngajukan dulu, persetujuan Camat, persetujuan Bupati, persetujuan Gubernur, persetujuan Menteri Perdagangan, persetujuan Menteri Pertanian, persetujuan Menteri Keuangan, rumit,”ungkap Zulhas dalam gelaran Hari Pangan Sedunia di Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024).
Dikatakan Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan). Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian. Ketum PAN ini, meyakini Peraturan Presiden (Perpres) terkait aturan baru penyaluran pupuk subsidi akan keluar Januari 2025.
Adapun mekanisme pendistribusian mengacu pada SK Kementan, berapa yang diperlukan, langsung (dari) Pupuk Indonesia, langsung gapoktan,
Zulhas, menambahkan jika ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani maka jalurnya cuma pendek antara gapoktan atau produsen. Seperti jika ada yang salah, gapoktan yang tanggung jawab ke petani.
“Kalau gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk (Indonesia) yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” ujar Zulhas.
Pemerintah Pastikan Distribusi Pupuk Akan Lebih Cepat
Zulhas berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait revitalisasi irigasi untuk lahan sawah petani. Ia juga meminta kepada kepala dinas terkait untuk menampung curahan hati petani tersebut.
“Saya minta saya ajak Pak Kadis ke lapangan, (ditemukan) ada ribuan (lahan jadi kurang produktif). Ada 4 ribu hektar di Subang, ada lagi 4 ribu hektare di Sumedang, itu sawahnya bagus, bendungan ada, tapi tidak ada irigasi. Jadi dia hanya (panen) sekali,” ujar Zulhas.
Padahal jika ada irigasi, lahan tersebut bisa panen dua hingga tiga kali dalam setahun. Zulhas pun menegaskan kembali akan mengajak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melihat hal tersebut.
“Itu kita langsung datang ngajak PU kita kerjain, karena kalau rapat-rapat (di ruangan) nggak kelar-kelar,” ujar Zulhas. ***
