JAMBI — Suara toa dan deru kendaraan komando memecah ketenangan Jumat pagi (24/10/2025). Sekitar 50 anggota DPP Organisasi Masyarakat HAM Indonesia menggelar aksi unjuk rasa yang dimulai dari Taman Makam Pahlawan dan berlanjut ke tiga titik strategis, Polda Jambi, Dinas Kehutanan, dan DPRD Provinsi Jambi.
Aksi bertajuk “Menuntut Keadilan yang Sama di Hadapan Hukum” ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi sebuah tamparan moral bagi para pemegang kekuasaan yang gemar mempermainkan pasal seperti kartu remi.
“Kami tidak sedang memberontak, kami sedang mengingatkan,” ujar M. Juswir, Koordinator Aksi, dengan nada lantang di tengah panas yang mulai menggigit.
“Kami hanya menuntut agar hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keadilan itu seharusnya tidak berwajah ganda,” tambahnya, disambut tepuk tangan dan deru peluit peserta aksi.
HAM Indonesia membawa empat tuntutan utama dalam pernyataan sikapnya:
- Memberantas mafia hukum yang membuat rakyat sering kalah sebelum bertanding.
- Menindak mafia kehutanan yang seenaknya menebang pohon seolah hutan milik kakek moyang sendiri.
- Menegakkan hukum tanpa pandang jabatan, bukan berdasarkan seberapa tinggi topi pejabatnya.
- Menjaga amanat konstitusi dan instruksi Kapolri agar hukum benar-benar “bersih”, bukan sekadar berseragam.
Meski membawa spanduk dan umbul-umbul yang nyaring dengan tulisan sindiran pedas, aksi berjalan damai, tertib, dan penuh humor politik khas rakyat kecil senyum tetap mengembang meski tuntutan mereka berbobot.
“Kami bukan anti-pemerintah, kami pro kebenaran!” seru seorang peserta aksi sambil mengibarkan bendera bertuliskan “Keadilan Itu Tidak Bisa Disogok Kopi”.
Slogan pamungkas mereka pun menutup aksi dengan elegan:
“Ormas HAM Indonesia bekerja, berkarya, dan berprestasi untuk rakyat.”
Sebuah kalimat sederhana, tapi dalam bahwa perjuangan menegakkan keadilan tidak berhenti di jalanan, melainkan terus tumbuh di kesadaran publik yang berani bersuara, bahkan ketika dunia pura-pura tuli.***
