BANDUNG — Perlu konsep terpadu penataan kawasan Puncak Bogor dalam rangka antisipasi dari hulu ke hilir menyusul banjir yang terjadi di kawasan Bogor, Bekasi, dan Karawang, dan sudah merembet ke Jakarta dan Tangerang, selama tiga hari terakhir.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengajak semua stakeholders untuk menata kawasan Puncak, Bogor. Ia mensinyalir banjir terjadi karena kawasan Puncak telah mengalami penurunan fungsi sebagai area hulu yang menyerap air.
“Areal yang harusnya sepenuhnya untuk perkebunan teh telah berubah fungsi dari daerah agrowisata dengan banyak bangunan dan jalan akses pariwisata,”ungkap Kang Dedi Mulyadi atau KDM sapaan akrab Gubernur Jabar, Rabu 5 Maret 2025.
Menurutnya, untuk mengatasi banjir di kawasan Jabodetabek diperlukan integrasi dan kebersamaan antar – pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga kabupaten/kota seperti Bogor, Depok, Bekasi Karawang.
“Hari ini (rencana) ke Bogor bersama Menteri Lingkungan Hidup untuk evaluasi dua hal. Satu pada (kawasan) Puncak soal perubahan peruntukan lahan,” kata Dedi.
Ia merujuk pada kebun teh Gunung Mas yang beralih fungsi dari perkebunan teh menjadi agrowisata. Kedua, daerah aliran sungainya. Di hilir banyak pembangunan perumahan dan berbagai kawasan.
“Itu kan banyak yang membuang tanah urugan ke sungai, sehingga air naik karena itu,” tambahnya.
Selain dengan Kementerian LH dan pemda, Pemdaprov juga akan melakukan evaluasi bersama terkait tata ruang Jabar dengan Menteri ATR/BPN.
“Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” kata Dedi.
Areal Wisata di Puncak Bogor
Dalam kesempatan itu, KDM juga meminta maaf kepada masyarakat dengan areal wisata di Puncak yang salah satunya dikelola oleh PT Jaswita, salah satu BUMD milik Pemdaprov.
“Saya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar, karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan. Itu menjadi keriuhan di masyarakat karena ada bangunan liar roboh dan masuk sungai. Kita (berkomtimen) bongkar kalau memang melanggar aturan,” tegasnya.
Dedi menyebut pihaknya akan tegas mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukkannya. Misalnya untuk areal perkebunan, hutan, resapan air, atau sawah. Maka sesuai peruntukannya tidak boleh ditambah- tambah.
Akibat banjir di kawasan Jabodetabek, banyak warga yang mengungsi. Solusi jangka pendek, Pemdaprov berkoordinasi dengan BPBD dan pemda memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.
“Karena mereka (warga terdampak) berhenti bekerja, kan harus dipenuhi aspek-aspek keamanan sosialnya,” ucapnya.***
