KOTA BEKASI — Terpilih kembali sebagai Ketua BKM Jatimurni, Muzahid Akbar Hayat langsung tancap gas. Ia tak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga mengirim pesan tegas BKM harus kembali ke khitahnya mewakili masyarakat, bukan sekadar pelengkap birokrasi.
Dalam pemilihan yang diikuti 69 pemilih, tingkat partisipasi mencapai 66 suara atau sekitar 90 persen. Angka ini, menurut Akbar, menjadi bukti tingginya antusiasme warga terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.
“Alhamdulillah partisipasi hampir 90 persen. Ini menandakan masyarakat Jatimurni sangat peduli terhadap arah pembangunan wilayahnya,” ujar staf ahli DPR RI ini, Selasa (14/4) usai ditetapkan sebagai ketua BKM Jatimurnir di periode keduanya.
Pasca terpilih, Akbar menegaskan fokus utamanya adalah memastikan program pembangunan benar-benar berdampak luas. Ia menolak pendekatan “proyek kecil ramai-ramai” yang minim manfaat.
“Kalau hanya berdampak kecil, tentu kita pertimbangkan ulang. BKM harus berpihak pada kepentingan yang lebih besar,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh program baik dari Pemerintah Kota Bekasi, termasuk program Rutilahu maupun Dana Alokasi Umum (DAU) akan dimusyawarahkan bersama RT/RW untuk menentukan prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan warga.
Dengan kata lain, BKM ingin memastikan setiap rupiah anggaran tidak sekadar “habis dibelanjakan”, tetapi benar-benar terasa manfaatnya.
Salah satu poin paling tegas yang disampaikan Akbar adalah soal posisi kelembagaan BKM. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi persepsi keliru yang menempatkan BKM di bawah kelurahan.
“BKM itu mitra kelurahan, bukan bawahan. Kami ini perwakilan masyarakat, bekerja untuk RT/RW,” ujarnya.
Penegasan ini, kata Akbar, penting agar tidak terjadi tumpang tindih peran maupun potensi intervensi dalam pengambilan kebijakan.
Meski demikian, ia memastikan selama ini tidak ada intervensi dari pihak kelurahan maupun kecamatan. Pernyataan tersebut lebih sebagai upaya menyamakan persepsi agar kolaborasi berjalan sehat.
Program Cepat: Paket C hingga Beasiswa Pesantren
Untuk jangka pendek, Akbar sudah menyiapkan sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah fasilitasi pendidikan Paket C yang diusulkan warga.
Selain itu, ia juga membidik peluang beasiswa dari Kementerian Agama, khususnya untuk jalur pesantrensebuah langkah yang menyasar peningkatan kualitas SDM masyarakat.
“Program pendidikan ini penting. Jangan sampai pembangunan fisik jalan terus, tapi manusianya tertinggal,” katanya.
Selama kepemimpinannya, Akbar mengklaim BKM Jatimurni rutin menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sekitar 9 unit per tahun. Bahkan pada tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 10 unit melalui dukungan Kementerian Sosial.
Selain itu, pembangunan fasilitas lingkungan seperti taman dari dana DAU juga telah direalisasikan.
Namun, seperti biasa, publik tidak hanya melihat angka program tetapi juga kualitas dan dampaknya di lapangan.
Ke depan, Akbar menegaskan BKM Jatimurni tidak akan berjalan sendiri. Ia membuka ruang kolaborasi luas, mulai dari DPRD Kota, Provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Program itu tidak bisa ditunggu, harus dijemput. Kita akan kolaborasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting, mengingat banyak program bantuan pemerintah yang kerap tidak terserap optimal karena minimnya inisiatif di tingkat lokal.***
