SUBANG – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Jawa Barat mendapat tambahan daya jangkau yang signifikan pada 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat alokasi 49.299 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah.
Jumlah tersebut meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 6.367 unit.
Setiap penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit. Dengan jumlah penerima yang jauh lebih besar, program tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan peningkatan alokasi BSPS tersebut merupakan hasil dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Posisi terakhir Jabar mendapatkan 49.299 unit, per unitnya Rp20 juta. Ini meningkat hampir delapan sampai sembilan kali lipat dari sebelumnya 6.367 unit,” kata Herman saat mendampingi kunjungan kerja Menteri PKP dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Kabupaten Subang, Senin (5/10/2026).
Subang Dapat 1.332 Unit
Kabupaten Subang menjadi salah satu daerah yang memperoleh tambahan alokasi cukup besar. Pada 2026, Subang mendapatkan 1.332 unit BSPS, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya memperoleh 225 unit.
Herman menekankan bahwa peningkatan jumlah bantuan harus dibarengi dengan pelaksanaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia bahkan menyaksikan langsung mekanisme yang disebut sebagai “tender rakyat” dalam proses pelaksanaan program bedah rumah di Kecamatan Pegaden, Desa Gambarsari, Kabupaten Subang.
Menurut Herman, mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan bantuan.
“Saya kira ini sangat demokratis, transparan. Rp20 juta per unit dan itu dilaksanakan secara akuntabel. Kita ikuti proses tender rakyat,” ujarnya.
Namun, besarnya alokasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan digunakan sesuai peruntukannya.
Dari total 49.299 unit BSPS yang dialokasikan untuk Jawa Barat pada 2026, sebanyak 13.432 unit disebut telah terealisasi.
Penyaluran KPP Capai Rp115 Miliar
Selain BSPS, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).
Program tersebut telah berjalan sejak 2025. Hingga saat ini, penyaluran KPP di Jawa Barat disebut telah mencapai Rp115 miliar kepada 208 debitur dari total 456 debitur.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Subang dipilih sebagai salah satu lokasi sosialisasi karena daerah tersebut menjadi bagian dari sasaran program kredit perumahan, rumah subsidi, hingga bedah rumah.
Maruarar menegaskan, program yang telah dirancang pemerintah tidak boleh berhenti pada tahap administrasi. Ia meminta seluruh pihak memastikan program tersebut benar-benar terealisasi dan dirasakan masyarakat.
“Kami ingin komitmen yang sudah ditandatangani tidak hanya di atas kertas. Sosialisasi sudah kita lakukan keliling Indonesia, sekarang saatnya realisasi,” kata Maruarar.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan pihak terkait agar mempercepat penyerapan anggaran program perumahan yang telah tersedia.
“Jangan sampai tidak terserap. Ini tinggal 2,5 bulan lagi. Tolong kerja keras, uangnya sudah ada, apa-apanya sudah ada,” ujarnya.
Peningkatan alokasi BSPS sekaligus penguatan pembiayaan melalui KPP menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Dengan puluhan ribu unit BSPS yang dialokasikan untuk Jawa Barat, tantangan berikutnya adalah memastikan proses penyaluran berlangsung tepat sasaran, transparan, serta mampu memberikan perubahan nyata terhadap kondisi rumah masyarakat penerima bantuan.
