Scroll untuk baca artikel
LINTAS DAERAH

Ruslan Sentil Aliansi Masyarakat Lingga: Lahan Dipersoalkan, Data Tak Kunjung Diserahkan!

×

Ruslan Sentil Aliansi Masyarakat Lingga: Lahan Dipersoalkan, Data Tak Kunjung Diserahkan!

Sebarkan artikel ini
Ruslan Ketua HNSI Lingga (tengah kemeja putih) saat mengikuti RDP di Gedung Daerah, Jumat (13/11) lalu. - foto dok

LINGGA – Polemik lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga kembali memanas. Namun, di tengah derasnya protes dan tudingan mengenai dugaan tumpang tindih kepemilikan, legalitas lahan hingga pembayaran ganti rugi, satu hal justru belum terlihat: dokumen dan data konkret yang menjadi dasar tuntutan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lingga, Ruslan, menyentil pihak-pihak yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Lingga karena dinilai terus menyuarakan persoalan lahan, tetapi belum menyerahkan data sebagaimana diminta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan perkebunan sawit.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Hanya omon-omon untuk membuat gaduh saja terkait lahan. Buktinya, tidak ada pihak yang menyerahkan data terkait lahan yang belum diselesaikan perusahaan perkebunan sawit di Daik Lingga maupun Dabo Singkep,” kata Ruslan, Kamis (19/11/2026).

Pria yang akrab disapa Bang Jagad itu mengaku turut menghadiri RDP di Gedung Daerah Lingga, Jumat (13/11/2026). Dalam forum tersebut, persoalan legalitas lahan, dugaan tumpang tindih kepemilikan, serta kejelasan pembayaran dan ganti rugi menjadi pembahasan utama.

BACA JUGA :  Investasi Alumina di Singkep Disorot, Pernyataan Alias Wello Dipertanyakan: Ada Apa di Bawah Laut?

Menurut Ruslan, forum RDP seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan berbagai keluhan yang selama ini disampaikan. Sebab, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam mengawasi investasi, tetapi harus disertai bukti agar persoalan yang dipersoalkan bisa ditelusuri dan diselesaikan.

Ia bahkan mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, untuk memastikan apakah dokumen yang dijanjikan dalam RDP sudah diserahkan.

“Saya sudah coba komunikasi dengan Ketua DPRD Lingga Maya Sari, menanyakan apakah sudah masuk data yang dibahas pada RDP Jumat, 13 November lalu terkait lahan tumpang tindih kepemilikan serta keluhan pembayaran ganti untung. Dijawab Bu Ketua Dewan belum ada di mejanya,” ungkapnya.

Ruslan mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah dan perusahaan dapat menindaklanjuti tuntutan masyarakat apabila pihak yang mengajukan keberatan tidak memberikan identitas pemilik lahan, dokumen legalitas, lokasi, maupun rincian pembayaran yang dipersoalkan.

BACA JUGA :  Aktivis IMM, Jadi Kades Termuda di Lingga

Baginya, persoalan lahan tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan, podcast, ataupun perdebatan di ruang publik. Harus ada kejelasan mengenai siapa pemilik lahan, di mana lokasinya, bagaimana riwayat kepemilikannya, dan apakah hak masyarakat sudah dipenuhi perusahaan.

“Bagaimana pihak perusahaan menyelesaikan masalah terkait tuntutan lahan dan lainnya jika datanya tidak ada?” tegasnya.

Ia mengingatkan, dalam RDP yang turut dihadiri Bupati Lingga Muhammad Nizar, pemerintah dan DPRD telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Bahkan, permintaan data mengenai lahan yang belum dibayar disebut telah disampaikan secara terbuka agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti.

“Semua sudah dilakukan. Pihak-pihak meminta RDP, sudah dipenuhi. Dalam RDP tersebut DPRD meminta apa yang mesti ditanggapi, lahan mana yang belum dibayar, supaya dilakukan penyelesaian. Tetapi kalau hanya omon-omon di kedai kopi, bagaimana persoalan ini mau selesai?” sindir Ruslan.

Ia juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menyalahkan pemerintah maupun perusahaan sebelum persoalan diperjelas melalui dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi. Menurutnya, membangun opini di ruang publik tanpa menyertakan data justru berpotensi memperkeruh situasi dan mengganggu iklim investasi di Lingga.

BACA JUGA :  Dua Tahun Berselang, Kebakaran Kembali Terjadi Jelang HUT Lingga, Kantor Dinas Kebudayaan Hangus

“Jangan hanya menyalahkan pemerintahan, tetapi ketika diminta data tidak ada. Setelah itu muncul upaya provokasi melalui podcast sana-sini dan menyalahkan pemerintah,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Lingga Maya Sari membenarkan bahwa hingga Kamis (19/11/2026), pihaknya belum menerima dokumen terkait persoalan lahan sebagaimana yang diminta dan disepakati dalam RDP pekan sebelumnya.

Dokumen tersebut diperlukan untuk menelusuri legalitas lahan, dugaan tumpang tindih kepemilikan, serta kejelasan pembayaran dan ganti rugi perkebunan yang dipersoalkan masyarakat.

RDP Sudah Digelar, Perusahaan Tunggu Data

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Lingga bersama DPRD, masyarakat, dan pihak perusahaan menggelar RDP di Gedung Daerah, Jumat (13/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Lingga Maya Sari dan dihadiri Bupati serta Wakil Bupati Lingga, anggota DPRD, Kapolsek Daik, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, LSM, serta perwakilan Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga.