JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian memasuki babak lebih serius. Bukan hanya dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi, rekaman hasil penyadapan di sistem monitoring Polri juga diduga dihapus. Bahkan, grup WhatsApp yang disebut menjadi jalur penyampaian perintah penyadapan diperintahkan untuk dibubarkan.
Dua tindakan tersebut justru menjadi titik awal terbongkarnya perkara yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Ironisnya, upaya menghilangkan jejak digital itu malah memunculkan kecurigaan hingga berujung laporan ke Bareskrim Polri.
Fakta tersebut diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut tersangka berinisial AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan sekaligus penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenlinkX (PLX).
“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” ujar Suyudi.
Menurutnya, penghapusan data tersebut diduga dilaksanakan tim Technical Supporting Unit (TSU) atas perintah AS. Data yang dihapus mencakup rekaman suara dan catatan aktivitas atau log penyadapan.
“Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkapnya.
AS diketahui pernah menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Kapolri, AS diduga menerima perintah penyadapan dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator tanpa dilengkapi permohonan resmi dari penyidik.
Hasil penyadapan tersebut diduga kembali dilaporkan kepada LSP. AS juga disebut memerintahkan tersangka TK untuk melakukan kegiatan pengawasan atau surveillance.
Di sinilah persoalan menjadi semakin serius. Penyadapan yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum diduga dijalankan tanpa landasan permohonan penyidik, sementara nomor-nomor telepon dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.
Rekaman hasil penyadapan kemudian didengarkan, diekspor, dibuat transkripsinya, lalu dilaporkan secara berjenjang. Artinya, dugaan penyimpangan bukan hanya menyangkut proses memasukkan nomor telepon ke sistem, tetapi juga penggunaan dan pengelolaan informasi hasil penyadapan.
Perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data elektronik itulah yang kemudian memicu kecurigaan pelapor. Pada 30 Oktober 2026, perkara tersebut akhirnya dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri. Identitas pelapor hingga kini dirahasiakan.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri,” jelas Suyudi.
Laporan itu ditindaklanjuti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Kapolri memaparkan, penyimpangan yang ditemukan meliputi perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning atau pemasukan nomor ke sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga dugaan penghapusan data elektronik.
“Namun, dalam perkara ini, ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik,” papar Suyudi.
Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan inisial Jenderal LSP, SU, EH, dan AS. AS ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan langsung ditangkap. Sehari kemudian, penyidik melakukan penahanan terhadapnya.
Untuk kepentingan penyidikan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti elektronik, yakni 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua perangkat iPad, empat unit komputer, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log penyadapan.
Khusus dugaan penghilangan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
Kasus ini menyisakan persoalan serius mengenai batas penggunaan kewenangan pengawasan oleh aparat penegak hukum. Jika dugaan tersebut terbukti, teknologi yang semestinya digunakan untuk membantu penegakan hukum justru diduga menjadi instrumen pengumpulan informasi tanpa prosedur yang semestinya.
Lebih ironis lagi, ketika rekaman dan jejak digital diduga dihapus untuk menghilangkan jejak, justru tindakan tersebut menjadi salah satu petunjuk yang membuka perkara. Dalam kasus ini, jejak digital yang hendak dihilangkan malah berpotensi menjadi pintu masuk pengungkapan dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh kepolisian.***
