JAKARTA – Kepercayaan publik terhadap Polri kembali menjadi sorotan di tengah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa kehormatan institusi kepolisian tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi dugaan pelanggaran hukum.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi saat menghadiri rapat kerja di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan dihadiri sejumlah pejabat Mabes Polri.
Di hadapan anggota dewan, Suyudi menyebut rapat kerja tersebut bukan sekadar agenda rutin antara kepolisian dan parlemen. Menurutnya, forum itu menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR sekaligus momentum untuk memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Kami memandang rapat kerja ini bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus sarana memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” kata Suyudi.
Ia kemudian menyoroti batas kewenangan aparat penegak hukum. Menurut Suyudi, kewenangan kepolisian merupakan instrumen untuk menegakkan hukum, bukan legitimasi untuk bertindak di luar koridor hukum.
“Di balik setiap tindakan penegakan hukum, ada hak warga negara yang harus dilindungi, dan di balik setiap seragam Bhayangkara ada kehormatan institusi yang tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Suyudi mengingatkan, ketika kewenangan digunakan tanpa batas, kepercayaan masyarakat dapat berubah menjadi kecurigaan. Institusi yang seharusnya memberikan perlindungan justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran apabila tidak mampu menjaga batas antara kekuasaan dan hukum.
Pernyataan paling tegas disampaikan Suyudi ketika berbicara mengenai upaya mempertahankan kehormatan Polri. Ia menilai integritas institusi tidak hanya diuji saat berhasil mengungkap kejahatan, tetapi juga ketika harus berani memeriksa dugaan pelanggaran di lingkungan sendiri.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” tegasnya.
Pesan tersebut menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai persoalan penting dalam menjaga legitimasi kepolisian. Sebab, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui keberhasilan penindakan kejahatan, tetapi juga melalui keberanian institusi memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif dan tanpa perlakuan istimewa.
Dalam konteks dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, persoalan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang diduga terlibat, melainkan bagaimana proses pengungkapan perkara dilakukan, apa bukti yang mendasarinya, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum ditegakkan.
Publik tentu membutuhkan kejelasan, bukan sekadar pernyataan mengenai kehormatan institusi. Sebab, dalam penegakan hukum, seragam dan jabatan tidak boleh menjadi tameng dari pemeriksaan, sementara setiap orang tetap berhak atas proses hukum yang adil.***
