LAMPUNG TENGAH – Penyidikan dugaan setoran dalam program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah terus diusut. Sebanyak 83 kepala sekolah diperiksa tim penyidik gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah.
Pemeriksaan yang berlangsung di Kantor Kejari Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026), difokuskan untuk menggali keterangan para kepala sekolah penerima program revitalisasi, termasuk mekanisme pelaksanaan kegiatan dan dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum tertentu.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan setelah sebelumnya tim Kejati Lampung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi pada 10 November 2026, termasuk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah.
Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik hingga kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara.
Berdasarkan keterangan resmi Kejati Lampung yang dipublikasikan melalui kanal Story Kejaksaan, penyidik menemukan indikasi permintaan setoran uang tunai sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai bantuan kepada sejumlah kepala sekolah oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah.
Kejati juga melakukan penelusuran aset untuk mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, serta aliran dana yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji informasi mengenai dugaan permintaan setoran tersebut. Penyidik perlu menelusuri siapa pihak yang diduga meminta, bagaimana mekanisme permintaan dilakukan, serta apakah terdapat aliran uang kepada pihak-pihak tertentu.
Di sisi lain, penanganan perkara ini juga menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka, terutama terkait pihak yang diduga menjadi pengendali permintaan setoran dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kejati Lampung menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana akan didasarkan pada hasil pendalaman keterangan saksi dan kecukupan alat bukti. ***













