KOTA BEKASI — Revitalisasi Pasar Atrium Pondok Gede kini menyisakan persoalan serius. Proyek yang semestinya menghadirkan pasar lebih baik bagi pedagang justru dibayangi kredit macet sekitar Rp43 miliar, sengketa legalitas aset, serta ketidakpastian nasib ratusan pedagang.
Di tengah persoalan tersebut, Bank BTN dan Pemerintah Kota Bekasi sama-sama menghadapi konsekuensi dari kerja sama dengan pihak swasta, PT Kitita Alami Propertindo (PT KAP). Persoalan semakin rumit karena fasilitas bangunan yang menjadi objek jaminan kredit berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah. Ketika kredit bermasalah, upaya penyelesaian melalui mekanisme penyitaan maupun pelelangan pun berhadapan dengan persoalan status aset daerah dan legalitas hak atas tanah.
Ketua Umum LSM Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro, menilai perkara Pasar Pondok Gede bukan sekadar sengketa bisnis antara pengembang dan perbankan. Menurutnya, kasus tersebut membuka pertanyaan besar mengenai kehati-hatian Bank BTN dalam menyetujui kredit serta pengawasan Pemerintah Kota Bekasi terhadap aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Ini seperti komedi finansial yang ongkosnya dibayar mahal oleh kepentingan publik. Bermodalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pihak swasta bisa memperoleh fasilitas kredit sekitar Rp43 miliar. Namun, ketika kredit macet, persoalan jaminan dan status aset justru menjadi penghalang penyelesaian. Pertanyaannya sederhana: bagaimana proses analisis risiko dan pemeriksaan legalitas jaminan dilakukan sejak awal?” ujar Baskoro kepada Wawai News, Rabu (11/11/2026) lalu.
Ia menyoroti hubungan hukum antara PT KAP dan Pemkot Bekasi, khususnya keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Menurut Baskoro, konstruksi hukum tersebut semestinya diperiksa secara cermat sebelum bangunan atau hak atasnya dijadikan agunan kredit bernilai puluhan miliar rupiah.
“Bank punya prinsip kehati-hatian. Ada proses pemeriksaan dokumen, penilaian agunan, analisis risiko, hingga keputusan kredit. Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana BTN menilai objek jaminan tersebut. Jangan sampai ketika uang sudah dicairkan, baru semua pihak sibuk memperdebatkan apakah jaminannya bisa dieksekusi atau tidak,” tegasnya.
Baskoro juga mempertanyakan pengawasan Pemkot Bekasi terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Ia menyebut PT KAP memiliki kewajiban terkait kontribusi atau pendapatan daerah yang disebut menunggak sejak 2020. Persoalan itu kemudian berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah daerah.
Bagi LINAP, kondisi tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh. Sebab, apabila kewajiban kepada daerah telah bermasalah selama bertahun-tahun, perlu dijelaskan bagaimana pengawasan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta mengapa persoalan tersebut tidak diselesaikan lebih awal.
“Pengembang memperoleh manfaat dari kerja sama, bank menyalurkan kredit, sedangkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga asetnya. Kalau kemudian terjadi wanprestasi dan kewajiban daerah tidak terpenuhi, jangan sampai masyarakat hanya disuguhi saling lempar tanggung jawab. Ini bukan sekadar soal siapa yang menang dalam gugatan, tetapi bagaimana aset publik dan hak pedagang dilindungi,” kata Baskoro.
Ia menilai aparat penegak hukum perlu mencermati kemungkinan adanya kelalaian atau penyimpangan dalam proses kerja sama dan pemberian kredit. Namun, menurutnya, penelusuran harus dilakukan berbasis dokumen dan bukti, bukan sekadar asumsi.
LINAP mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mencermati seluruh rangkaian transaksi dan keputusan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Pemeriksaan, kata Baskoro, perlu mencakup proses pemberian kredit oleh BTN, penilaian agunan, dokumen HGB dan HPL, pelaksanaan PKS, hingga pengawasan kewajiban PT KAP kepada Pemkot Bekasi.
“Periksa proses appraisal, pejabat yang menyetujui kredit, serta seluruh dokumen yang menjadi dasar pencairan dana. Dari sisi pemerintah daerah, telusuri juga siapa yang mengawasi kerja sama, bagaimana kewajiban mitra dipantau, dan apa langkah yang diambil ketika tunggakan mulai terjadi. Kalau semuanya sudah sesuai prosedur, buktikan kepada publik. Kalau ada penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.
Baskoro juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh oleh lembaga pemeriksa yang berwenang untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara maupun daerah. Menurutnya, status Bank BTN sebagai bank BUMN dan keterlibatan aset milik Pemkot Bekasi membuat perkara ini layak mendapat perhatian serius, meski dugaan penyimpangan maupun kerugian negara tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan.
Namun, di balik silang sengkarut perjanjian, kredit, dan status tanah, ada pihak yang nasibnya tidak boleh dilupakan: para pedagang Pasar Pondok Gede.
Mereka bukan pihak yang mengambil keputusan kredit, bukan pula pihak yang menyusun perjanjian kerja sama. Tetapi, ketika persoalan hukum dan bisnis terus berlarut, pedaganglah yang berpotensi menanggung dampak paling langsung. Kepastian legalitas kios, keberlangsungan usaha, serta keamanan tempat mereka mencari nafkah menjadi hal yang harus dijamin pemerintah.
“Jangan sampai para pedagang menjadi korban paling akhir dari persoalan yang tidak mereka buat. Mereka berjualan untuk menghidupi keluarga, bukan untuk ikut terseret dalam pertarungan dokumen antara pengembang, bank, dan pemerintah daerah. Pemerintah harus memastikan hak dan kepastian usaha mereka tidak dikorbankan,” tegas Baskoro.
Ia menyindir, jika persoalan ini hanya berakhir dengan masing-masing pihak menunjukkan dokumen dan berlindung di balik proses hukum, maka publik tidak akan memperoleh jawaban yang dibutuhkan.
“Kalau Pemkot merasa posisinya benar, jelaskan dasar hukumnya. Kalau BTN merasa kreditnya sah, buka bagaimana jaminan itu dinilai dan diikat. Kalau pengembang memiliki kewajiban, selesaikan sesuai perjanjian. Jangan sampai semua pihak merasa punya pegangan, tetapi pedagang justru tidak punya kepastian. Jangan sampai yang paling aman hanya berkas-berkasnya, sementara nasib orang-orang di pasar dibiarkan menggantung,” pungkasnya.
LINAP menegaskan, penyelesaian sengkarut Pasar Pondok Gede tidak cukup hanya dengan saling mengajukan gugatan atau mempertahankan klaim legalitas. Publik membutuhkan penjelasan terbuka mengenai alur kredit, status aset, pelaksanaan kerja sama, kewajiban kepada daerah, serta langkah konkret melindungi pedagang.
Pasalnya, pasar bukan sekadar bangunan dan sertifikat. Di dalamnya ada mata pencaharian, modal usaha, dan kehidupan keluarga yang tidak seharusnya menjadi taruhan dari persoalan tata kelola.***
