JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 terus bergulir. Kali ini, Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa seorang saksi berinisial ZA dari lingkungan PT Migas Perseroda Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). ZA hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan perusahaan daerah dalam pelaksanaan kerja sama dengan PT Pertamina EP.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Pemeriksaan terhadap ZA diharapkan dapat membantu penyidik mengurai berbagai aspek pengelolaan PT Migas Perseroda selama periode kerja sama yang berlangsung sejak 2009 hingga 2024.
Rentang kerja sama selama 15 tahun tersebut menjadi salah satu titik penting dalam penyidikan. Sebab, perusahaan daerah yang semestinya menjadi instrumen pengembangan ekonomi dan sumber pendapatan daerah kini menghadapi perkara hukum terkait dugaan penyimpangan tata kelola.
Kasus ini juga menyita perhatian karena Kejagung sebelumnya memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun. Angka tersebut membuat pengusutan pengelolaan PT Migas Perseroda menjadi perhatian publik, terutama masyarakat Kota Bekasi yang memiliki kepentingan terhadap transparansi pengelolaan aset dan keuangan daerah.
Dalam prosesnya, penyidik masih mendalami keterangan para saksi untuk membangun konstruksi perkara. Pemeriksaan terhadap ZA bukan penetapan kesalahan, melainkan bagian dari proses pembuktian guna mengungkap dugaan penyimpangan yang sedang diselidiki.
Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar urusan internal perusahaan daerah. Ketika sebuah badan usaha dibentuk dengan membawa kepentingan ekonomi daerah, publik tentu berharap pengelolaannya memberikan manfaat nyata. Bukan justru menyisakan persoalan hukum dengan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Penyidikan yang terus berjalan diharapkan mampu menjawab bagaimana kerja sama tersebut dikelola, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana potensi kerugian negara dalam perkara ini dapat dipastikan melalui proses hukum.
Tri Adhianto Dijadwalkan Ulang
Sebelumnya, Kejagung juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Perseroda tersebut.
Namun, pemeriksaan yang sedianya berlangsung Selasa (17/11/2026) di Gedung Bundar Jampidsus itu tidak terlaksana. Tri tidak hadir dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang untuk pekan depan.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan Tri sebagai saksi nantinya menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk mendalami perkara tersebut. Publik kini menunggu perkembangan pengusutan kasus PT Migas Perseroda, termasuk bagaimana penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam kerja sama yang berlangsung selama 15 tahun itu.***













