Scroll untuk baca artikel
LINTAS DAERAH

PT CSA Tantang Pengkritik Investasi Sawit Lingga: Tujuh Hari Ditunggu, Data Lahan Tak Kunjung Muncul!

×

PT CSA Tantang Pengkritik Investasi Sawit Lingga: Tujuh Hari Ditunggu, Data Lahan Tak Kunjung Muncul!

Sebarkan artikel ini
Foto lokasi penanaman Kebun Kelapa Sawit Plasma di Desa Teluk, Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Kepri - dok

LINGGA – Polemik investasi perkebunan kelapa sawit PT Citra Sugi Aditya (CSA) di Kabupaten Lingga yang terus di protes mengenai dugaan lahan belum dibayar, tumpang tindih kepemilikan, hingga hak masyarakat yang disebut belum dipenuhi, mendapat tanggapan pihak perusahaan dengan melontarkan pertanyaan sederhana: mana data dan bukti lahannya?

Perwakilan PT CSA yang menangani proses ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), Daeng Raup Kasimpungan, mengungkapkan hingga Jumat (20/11/2026), perusahaan belum menerima berkas maupun data lokasi lahan yang selama ini dipersoalkan kelompok masyarakat dan aliansi yang mengatasnamakan kepentingan warga.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Pernyataan itu disampaikan Raup setelah tujuh hari berlalu sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Daerah Kabupaten Lingga, Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Lingga Maya Sari dan dihadiri Bupati serta Wakil Bupati Lingga, anggota DPRD, Kapolsek Daik, sejumlah kepala OPD, tokoh masyarakat, LSM, serta perwakilan Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga.

BACA JUGA :  Lepas Jamaah Umrah, Ketua DPRD Lingga Titip Doa: dari Ibadah Mabrur hingga Investasi Daerah

Raup mengatakan, seusai RDP, dirinya telah duduk bersama Juai bersama sejumlah pihak yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat atau LSM. Dalam pertemuan itu, perusahaan meminta mereka menyerahkan dokumen kepemilikan, surat-surat tanah, serta titik koordinat lokasi yang diklaim bermasalah.

“Saya bilang saat bertemu Juai, pihak yang mengklaim memiliki kuasa dari masyarakat terkait lahan untuk perkebunan sawit di Kabupaten Lingga diminta menyerahkan data-data seperti surat kepemilikan dan lainnya untuk diselesaikan. Tentu harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Raup, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, permintaan tersebut bukan untuk menghindari persoalan, melainkan agar setiap tudingan dapat diperiksa dan ditindaklanjuti secara konkret. Sebab, persoalan lahan tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan di media sosial, apalagi jika menyangkut dugaan hak masyarakat yang belum dipenuhi.

Ia menegaskan, perusahaan terbuka menerima pengaduan dan siap memeriksa setiap klaim, termasuk dugaan lahan yang belum dibayar maupun kepemilikan yang tumpang tindih. Namun, pemeriksaan harus didukung dokumen legalitas dan kesesuaian titik koordinat.

“Masyarakat yang ingin mengetahui dan meminta kejelasan terkait persoalan lahan dapat datang langsung ke lokasi. Kami terbuka untuk memberikan penjelasan. Namun, seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, baik dari sisi legalitas maupun kesesuaian titik koordinat lahan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Bandara Kertajati Kembali Layani Penerbangan Jemaah Umrah

Raup menyebut, dalam pertemuan setelah RDP, kelompok Juai juga telah mengamanahkan kepada seseorang untuk menyiapkan data dan dokumen lahan yang selama ini menjadi bahan protes. Namun, hingga kini, berkas yang dijanjikan belum juga diterima perusahaan.

Kondisi tersebut membuat pihak CSA mempertanyakan dasar klaim yang terus disuarakan. Raup bahkan menduga pihak yang mempersoalkan lahan belum mengetahui secara pasti titik lokasi yang menjadi pokok keberatan mereka hingga tak salah tentunya jika selama ini pihak pihak tersebut hanya asbun alias asal bunyi.

“Saya menduga Juai dan kelompoknya itu tidak mengetahui titik pasti lokasi lahan yang mereka soalkan sendiri tersebut. Jadi wajar jika Ketua HNSI Lingga menyebut kelompok tersebut hanya omon-omon,” ucap Raup.

Pernyataan itu sekaligus menjadi tantangan terbuka bagi pihak-pihak yang selama ini menyuarakan dugaan persoalan lahan. Sebab, jika benar terdapat hak masyarakat yang belum dibayarkan atau kepemilikan yang saling tumpang tindih, persoalan tersebut semestinya dapat ditunjukkan melalui dokumen dan lokasi yang jelas.

BACA JUGA :  Harga CPO Terbang! Tembus Level Tertinggi 4 Bulan, Peluang Emas bagi Indonesia sebagai Raja Sawit Dunia

RDP yang telah mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, dan kelompok masyarakat seharusnya menjadi pintu penyelesaian, bukan sekadar forum saling menyampaikan keberatan. Kini, Perusahaan tegasnya menunggu apakah dokumen yang dipersoalkan akan diserahkan untuk ditindaklanjuti setiap klaim yang terbukti.

Untuk diketahui bahwa saat ini Investasi PT CSA tengah memasuki tahapan baru tegas Raup. Bersama Koperasi Batu Putih Lestari, perusahaan telah memulai penanaman perdana kebun plasma di Desa Teluk, Kecamatan Lingga Timur, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Lingga yang jatuh pada Jumat (20/11/2026). Dimulainya penanaman plasma membawa harapan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemitraan perkebunan, tetapi sekaligus menempatkan penyelesaian persoalan lahan sebagai pekerjaan yang tidak boleh diabaikan.***