KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar akhirnya kompak meneken persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Tanda tangan indah itu berlangsung di Rapat Paripurna DPRD Jabar, Gedung DPRD Provinsi, Jumat (15/8/2025).
Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, tersenyum sumringah saat menegaskan bahwa persetujuan ini adalah bukti mesra-nya eksekutif dan legislatif. Bukan sekadar mesra di gedung parlemen, tapi katanya demi kepentingan rakyat.
“Alhamdulillah, Ranperda Perubahan APBD 2025 telah disetujui bersama. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat proses demi rakyat Jawa Barat,” ujar Erwan, penuh keyakinan.
Belanja Naik Triliunan. Dari Rp31,08 T Jadi Rp32,23 T
Perubahan APBD 2025 mencatat kenaikan belanja daerah sekitar Rp1,15 triliun. Angka jumbo itu diklaim akan diarahkan ke pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, hingga penyesuaian fiskal supaya program prioritas tak mandek di tengah jalan.
Erwan juga menambahkan, meski “kapasitas fiskal terbatas,” Pemprov Jabar tetap berkomitmen menyokong sektor krusial seperti pendidikan, pesantren, hingga pelayanan publik lain. Dalam bahasa sederhananya: semua kebagian jatah, meski porsinya beda-beda.
Ujungnya Tetap ke Kemendagri
Ranperda yang sudah disahkan secara mesra ini akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Alasannya? Supaya tidak ada yang salah ketik anggaran, dan biar sah secara hukum.
Publik tentu berharap, kenaikan triliunan ini benar-benar nyampe ke rakyat, bukan cuma ke papan nama proyek dan foto seremoni peresmian. Sebab, rakyat Jabar sudah terlalu sering jadi saksi: angka APBD naik, tapi lubang jalan tetap menjerit, pelayanan publik tetap ngantri, dan janji-janji pembangunan masih gemar jadi poster. ***
