KOTA BEKASI – Halte baru berkonsep modern dan smart yang selesai dibangun Pemerintah Kota Bekasi melalui dana APBD Perubahan tahun 2023 terus mendapat sorotan. Kali ini aktivis mahasiswa meminta dilakukan audit agar transparan.
“DPRD dan Aparat penegak hukum (APH) dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi diminta untuk melakukan audit dan pemeriksaan soal anggaran Halte ‘Sultan’ di 10 titik, karena diduga melakukan tindakan melawan hukum,” ucap Yusril Nager, aktivis Mahasiswa di Kota Bekasi, Senin (22/01/24).
Yusril mengatakan dalam proses pembangunan 10 Halte Sultan di Kota Bekasi terjadi banyak Kejanggalan, terutama terkait penganggaran yang diduga penuh manipulatif.
“Itu royek sistemnya ‘kocok bekem’ sengaja untuk bagi-bagi, kenapa judulnya satu untuk revitalisasi halte, tapi pelaksanaannya dipecah hingga terjadi beberapa pelaksana. Ini diduga ada akal-akalan alias bagi-bagi ‘kue’ anggaran,”terang Yusril.
Hal lain, jelasnya pada awal Januari lalu berdasarkan observasi di lapangan banyak fasilitas atau item pelengkap yang tertera di lokasi halte belum terealisasi. Namun imbuhnya diduga proyek tersebut sudah dibayar lunas.
Hal lain, imbuhnya keberadaannya cukup kontras ada halte lama dan halte baru berdampingan, pembangunan halte yang menutup akses pejalan kaki dan keanehan-keanehan lainnya yang harusnya bisa menjadi perhatian dan diberi penjelasan langsung oleh pihak KPA.
Dicontohkan seperti di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, hal baru dibangun berada tepat di samping halte lama.
Meskipun terlihat kumuh, halte lama tampak masih kokoh berdiri dengan nuansa kuning-hijau. Sementara halte baru berkonsep modern, dengan bangunan yang lebih tertutup dan didominasi berwarna biru.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar mengatakan revitalisasi 10 halte di dengan konsep modern dan smart yang telah dilaksanakan di beberapa titik menelan anggaran mencapai Rp1,6 miliar melalui dana APBD Perubahan tahun 2023.
“Revitalisasi 10 halte tersebut menggunakan dana APBD Perubahan Kota Bekasi tahun 2023, dalam pelaksanaannya sendiri setiap titik biayanya bervariasi,”ungkap Zeno kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu 17 Januari 2024.
Dikatakan untuk biaya pembangunan halte sendiri menyesuaikan dengan lokasi dan luasan kisaran dengan anggaran per titik mulai dari Rp133 juta hingga Rp178 juta untuk satu lokasi include dengan fasilitas yang disediakan. Sehingga masing-masing besaran biayanya tidak sama.***
