PolitikZona Bekasi

Interupsi Fraksi PDI Perjuangan Tuai Pujian, Pj Bupati Bekasi Diminta Gercep

×

Interupsi Fraksi PDI Perjuangan Tuai Pujian, Pj Bupati Bekasi Diminta Gercep

Sebarkan artikel ini

WAWAINEWS – Interupsi anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI-P Nyumarno, menuai pujian dianggap menyuarakan keluhan masyarakat terkait jalan roda pemerintahan dalam kepemimpinan Pj Bupati Dani Ramdhan.

Pujian kepada Fraksi PDI Perjuangan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum FKMPB Eko Setiawan dengan meminta Pj Bupati gerak cepat alias gercep dalam menata pembangunan di wilayah Bumi Patriot itu.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Saya menilai pandangan Fraksi PDIP telah mengupas persoalan di wilayah Bekasi. Telak menyeruduk Pj. Bupati Bekasi karena saat ini belum mampu bersinergi dengan kawan-kawan di legislatif untuk mempercepat pembangunan,”ungkap Eko Setiawan, Rabu (20/7/2022).

BACA JUGA :  Selamat, Marjuki Resmi Jadi Wakil Bupati Bekasi Masa Jabatan 2017-2022

Hal itu terungkap bahwa sampai sekarang pihak eksekutif belum melaporkan rancangan KUA dan rancangan KPPS. Pertanyaannya lalu muncul bagaimana infrastruktur bisa berjalan?.

Sementara Pj Bupati Dani Ramdan selama ini banyak terlihat melakukan pencitraan melalui kegiatan seremonial. sementara hal penting justru dilupakan salah satunya adalah KUA PPAS sebagai pijakan dalam pembangunan.

Eko meminta Pj Bupati Bekasi mampu membuat terobosan. Terutama berani membenahi dahulu sistem birokrasi yg ada di jajarannya. Agar SKPD di Kabupaten berjalan sesuai kinerjanya.

“Bekasi berani, semboyan sekarang, berani dalam hal apa? Pertanyaannya berani kah Pj Bupati membuat kebijakan dan perubahan para pejabat dinas agar tak lagi banyak kursi yang kosong dan di namakan Plt itu tak ada lagi sebagai kepala dinas?, ” Tukasnya

BACA JUGA :  Diduga Maladministrasi, FKMPB Minta Camat Tarumajaya dan DPMD Bekasi Dievaluasi

Dari semua permasalahan di Kabupaten Bekasi, lanjut Mas Eko, apakah Pj Bupati Bekasi siap dan berani mengambil sikap tegas terhadap para jajaran SKPD nya yg selama ini bermain dan jelas sangat merugikan masyarakat?.