KOTA BANDUNG — Drama alih fungsi lahan di Pangalengan kembali memanas, dan kali ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) turun tangan dengan nada yang jauh dari lembut.
Ia meminta Polda Jabar segera mengusut tuntas dugaan praktik “sulap lahan” dari kebun teh menjadi ladang kentang yang diduga dilakukan dengan rapi, sistematis, dan penuh modal mirip proyek besar, hanya saja tanpa izin dan tanpa malu.
Dugaan sementara, ada pihak bermodal tebal yang mengorganisasi orang-orang untuk menebangi tanaman teh lalu mengalihkannya menjadi kebun kentang.
Lebih canggih lagi, pemain besar ini disebut siap menampung seluruh hasil panen kentang. Lengkap modal kuat, jaringan rapi, aturan dilupakan.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk segera menangkap dan menahan pelaku perusakan. Saya juga meminta Pemda Kabupaten Bandung ikut bergerak,” ujar KDM dengan gaya khasnya, Kamis (27/11/2025). Pesan tersiratnya jelas: Jangan sampai hukum kalah oleh kentang.
KDM mengingatkan bahwa Pemdaprov Jabar sudah memiliki pergub yang secara tegas melarang alih fungsi lahan teh ke komoditas lain yang berpotensi merusak lingkungan.
Aturan itu dibuat bukan untuk dipajang di rak, tapi untuk ditegakkan apalagi saat ada aktor yang diduga ingin mengubah Pangalengan jadi “Bukit Kentang Terpadu”.
Kasus ini mengemuka setelah Serikat Pekerja Perkebunan Teh menggelar protes di depan Pabrik Teh Malabar, Selasa (25/11/2025).
Para pemetik teh menolak praktik alih fungsi liar tersebut karena langsung menggerus lahan garapan mereka. Artinya, selain merusak lingkungan, aksi ini juga merusak dapur para pekerja. Singkatnya: yang diambil bukan hanya lahan, tapi juga penghidupan.
“Semoga kejadian seperti ini tidak terulang dan para pelaku perusakan dapat segera ditahan,” tegas KDM.
Dengan kata lain, sudah cukup Pangalengan terkenal dengan keindahan dan tehnya jangan ditambah dengan “Kartel Kentang Berskala Lokal”.***
