Scroll untuk baca artikel
Lintas Daerah

LSM Jarak Kembali Pertanyakan Penggunaan Uang Rakyat di Bagian Umum Tanggamus

×

LSM Jarak Kembali Pertanyakan Penggunaan Uang Rakyat di Bagian Umum Tanggamus

Sebarkan artikel ini

WAWAINEWS – Hampir dua bulan berlalu, melalui surat resmi dilayangkan LSM Jarak Lampunug dalam mempertanyakan transparansi penggunaan uang rakyat di Bagian Umum Sekretariat Pemkab Tanggamus belum mendapatkan respon.

“Sampai sekarang sejak pertanyaan resmi melalui surat terkait penggunaan uang rakyat di bagian umum Pemkab Tanggamus diberikan, belum ada jawaban, sudah hampir dua bulanan bahkan sekarang Kabag Umum berganti orang,”tegas Suprian.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Diketahui LSM Jarak pada awal Januari 2022 lalu secara resmi telah melayangkan surat untuk mempertanyakan realisasi penggunaan uang rakyat di Bagian Umum Tanggamus pada tahun 2020 lalu. Bahkan sebelumnya pada Agustus 2021 LSM GMBI meminta hal sama melalui surat.

Tapi sampai diketahui Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kabupaten Tanggamus, berganti, surat resmi LSM Jarak itu belum ada jawaban terkait realisasi transparansi penggunaan uang rakyat tersebut.

BACA JUGA :  Batik Air Malaysia Buka Rute Baru di Bandara Hang Nadim Batam

Pertanyaan LSM Jarak Lampung pada awal Januari 2022 lalu diketahui tak hanya terkait uang rakyat yang dipakai untuk belanja media dan publikasi pada tahun 2019,2020 dan 2021.

Tapi juga terkait uang rakyat untuk program kegiatan pelayanan administrasi perkantoran senilai Rp11,4 miliar lebih pada tahun 2020 lalu.

Selain itu, realisasi uang rakyat pada program pengelolaan pengadaan pengembangan dan pemeliharaan sarpras Pemerintah Daerah dengan total yang terealisasi senilai Rp4,7 miliar lebih ikut dipertanyakan.

BACA JUGA :  Gempa 4,3 Magnitudo di Bogor Rusak Puluhan Rumah di Pamijahan 

Ketua LSM Jarak, Supriansyah mengungkapkan, pihaknya hanya meminta kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Tanggamus untuk memberikan penjelasan terkait realisasi anggaran tersebut.

“Semua sudah terealisasi, tapi ada dugaan, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan besaran anggaran belanja yang diserap” pungkasnya, Senin (10/1/22) lalu.