TANJUNG PINANG – Dukungan terhadap Maskur Tilawahyu, Caleg DPRD Kota Tanjung Pinang, nomor urut 1 untuk kembali menjadi anggota dewan terus berdatangan, terutama dari sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakat (Ormas) di daerah berjuluk Negeri Pantun tersebut.
Diketahui bahwa pada Pemilu 2024 ini, Maskur Tilawahyu tercatat sebagai Caleg DPRD Kota Tanjung Pinang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari daerah pemilihan (Dapil) Tanjung Pinang Timur A meliputi Kelurahan Pinang Kencana dan Air Raja.
Kepada media ini, Politisi terbilang senior di Kota Gurindam itu mengatakan, jika ikhtiarnya kembali menjadi Caleg untuk DPRD Kota Tanjung Pinang yang lebih baik lagi. Pentingnya lembaga legislatif di Tanjung Pinang diisi oleh politisi yang adaftif dan bisa menjalankan fungsi legislasi dalam mengawasi keberlangsung tata kelola pemerintahan.
Maskur Tilawahyu, SH, MH, Dikenal Sosok Kritis
Pernah menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang selama dua periode hingga 2019, tentu Maskur lebih memahami arah tata kelola dan pembangunan untuk kemajuan Ibu Kota Provinsi Kepri tersebut.
Baginya menjadi wakil rakyat untuk mengawal aspirasi rakyat diperlukan sosok integritas, berdedikasi dan memiliki visi misi yang jelas dalam menjalankan fungsi nantinya. Tidak hanya sekedar coba-coba atau mengadu keberuntungan semata.
“Menjadi wakil rakyat itu jelas menjadi corong rakyat. Tentunya harus terus bersuara, dalam memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya. Tentunya Kota Tanjung Pinang harus memiliki wakil berintegritas, berwawasan dan paham tugas dan fungsi sebagai anggota dewan,”tegas politisi senior di Kota Tanjung Pinang ini.
Politik bagi Maskur bukan hal baru, sejak muda telah menjadi aktivis dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Sederet pengalaman itu tentu membuatnya lebih mantap dan dipercaya oleh berbagai kalangan terutama tokoh dan organisasi kemasyarakat di Tanjung Pinang.
Berbagai kebijakan yang didorongnya pun semasa dua periode sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, saat ini telah nyata dirasa dan dilihat hasilnya, terutama pada dunia pendidikan yang jadi konsennya saat itu.
Maskur secara konsisten telah memperjuang beberapa pembangunan sekolah baru di Kecamatan Tanjungpinang Timur, dari sekolah dasar hingga menengah sesuai kewenangan daerah.
Ikhtiar untuk DPRD Tanjung Pinang yang Lebih Baik
Maskur, berpandangan setelah lima tahun tak menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, banyak kebijakan yang telah direncanakan tidak lagi mendapat respon terutama terkait keberlanjutan pendidikan di wilayah daerah Tanjung Pinang Timur.
“Selama saya menjabat banyak pembangunan yang USB yang kita jalankan, tapi masih banyak perencanaan yang belum dilanjutkan, oleh karena itu saya pikir saya harus berjuang kembali di Pileg tahun ini, agar kualitas pendidikan kita tidak terabaikan seperti sekarang”ungkap Maskur.
Ia berniat untuk memprioritaskan tahun pertama jika terpilih akan membangun SD di Perumahan Bumi Air Raja KM (Batu) 15.
Maskur semasa menjadi anggota dewan dipercaya menjadi Ketua Komisi I mampu mendorong dana APBD Tanjungpinang hingga Rp.7,9 Milyar, untuk pengadaan seragam sekolah gratis.
Dorongan lainnya, adalah penyusunan berbagai Perda untuk keberlanjutan di Kota Tanjung PInang, ia mengingat ada sekitar 85 Perda telah diterbitkan salah satunya adalah Perda tentang sistem pendidikan.
Menurut Maskur, sebagai anggota dewan seharusnya mampu menjalani tugas dan wewenang dengan baik, berlandaskan 3 fungsinya yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
“Jika saya kembali diamanahkan untuk mewakili masyarakat Tanjungpinang, saya ingin menguatkan kembali fungsi dewan yang saya nilai akhir – akhir ini berkurang”pungkasnya.
Aktivits, Politisi, Pengacara
Maskur Tilawahyu adalah salah satu politisi Tanjungpinang dikenal dengan daya pikir yang kritis.
Hal itu berangkat dari profilnya yang ditempa sebagai aktivis Kepri Centre yang didirikan bersama Tokoh Masyarakat Kepri Huzrin Hood semasa Provinsi Kepri baru memisahkan diri dari Riau.
Bersama Kepri Centre, Maskur Tilawahyu kerap menyuarakan terkait arah kebijakan pembangunan dan pendidikan di wilayah Kepri terutama di Tanjung Pinang sebagai Ibu Kota Provinsi.
Dari aksi turun ke jalan berorasi di kantor Dewan, Gubernur hingga Wali Kota kala itu dilakukan untuk menyuarakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Hingga akhirnya pada Pemilu 2009 sosoknya dipilih menjadi wakil rakyat untuk DPRD Kota Tanjungpinang. Pada Pemilu 2014 sosoknya kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan kembali dipercaya.
Sikap kritis, dan membuat heboh Kota Tanjung Pinang jika kebijakan tak berpihak kepada rakayat tetap disuarakan. Hingga ia pun dikenal sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang kritis. Namanya setiap hari menghiasi halaman media online dan cetak dengan lantang menyuarakan kebijakan yang tidak sesuai.
Setelah tak lagi menjadi anggota Dewan tak membuat Maskur berdiam diri, membela hak warga tertindas terus dilakukan. Ia menjadi salah satu advokat di Tanjung Pinang, beridang dan beracara hingga ke Ibu Kota untuk membela kepentingan kliennya.***
