PRINGSEWU — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya jadi penguat gizi siswa, justru memantik tanda tanya di UPT SDN 2 Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
Sejumlah orang tua murid berinisial SH dan TR mempertanyakan distribusi dan kualitas menu MBG yang diterima anak-anak mereka. Pasalnya, setelah dua hari tidak dibagikan, menu yang akhirnya diterima pada Rabu (26/02/2026) dinilai jauh dari ekspektasi anggaran yang telah ditetapkan.
Pagu Anggaran vs Isi Kotak Makan
Berdasarkan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), alokasi MBG untuk jenjang SD/MI dibagi menjadi dua kelompok:
- Kelas 1–3:
Rp8.000 (bahan baku)
Total pagu Rp13.000 per porsi - Kelas 4–6:
Rp10.000 (bahan baku)
Total pagu Rp15.000 per porsi
Rincian di luar bahan baku mencakup:
- Rp3.000 biaya operasional (listrik, gas, air, insentif tim)
- Rp2.000 biaya sarana/fasilitas (sewa dapur, peralatan)
Namun menurut orang tua siswa kelas 4, menu yang dibagikan hanya berupa:
- 2 butir pisang
- Susu kemasan kecil
- Roti
“Ini yang diterima anak kami hari Rabu,” ungkap salah satu orang tua.
Pertanyaannya sederhana: dengan pagu Rp15.000 untuk kelas atas, apakah komposisi tersebut sudah sesuai standar kecukupan gizi dan perhitungan anggaran?
Sebelumnya, pada Senin dan Selasa (23–24 Februari 2026), siswa disebut tidak menerima MBG sama sekali.
Padahal, mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 3 Tahun 2026 yang ditandatangani Dadan Hindayana pada 12 Februari 2026, pendistribusian MBG dihentikan sementara pada 18–22 Februari 2026 (libur Imlek dan awal Ramadan), dan secara serentak dimulai kembali pada 23 Februari 2026.
Jika mengacu pada edaran tersebut, maka seharusnya distribusi sudah berjalan kembali sejak Senin, 23 Februari 2026.
Namun di SDN 2 Wates Timur, MBG baru diterima pada Rabu.
“Berarti Senin dan Selasa tidak dibagikan. Ada apa ini?” ujar orang tua siswa mempertanyakan.
Kepala sekolah UPT SDN 2 Wates Timur, Sukiyah, membenarkan bahwa pihak sekolah baru menerima MBG pada hari Rabu.
“Kami menerima mulai hari Rabu karena sebelumnya sudah diberi tahu oleh pihak SPPG,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Distribusi MBG di sekolah tersebut disebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bulurejo, Kecamatan Gadingrejo.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan distribusi maupun komposisi menu yang dipertanyakan.
Program MBG dirancang untuk memastikan kecukupan gizi siswa dan mendukung tumbuh kembang anak. Secara konsep, ini adalah kebijakan strategis.
Namun di lapangan, ketika pagu anggaran dan isi paket terlihat tidak sebanding di mata orang tua, wajar jika muncul pertanyaan.
Apakah menu sudah sesuai standar nilai gizi?
Apakah distribusi benar-benar dilakukan serentak seperti edaran?
Dan apakah mekanisme pengawasan berjalan optimal?.***
