Pertama, idiologi ekonomi pasar terkelola. Dimotori gang Berkley. Dikenal dengan Widjoyonomic. Idiologi ini menghindari “kapitalisme pasar bebas” gagasan Milton Friedman. Seorang pemegang Hadiah Nobel 1976 untuk ilmu ekonomi.
Pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan demokrasi ekonomi dengan tidak memberi tempat tiga hal. (1) Sistem “free-fight liberalism”. Liberalisme ekonomi. (2), sistem “etatisme”. Negara mengendalikan penuh sehingga mematikan inisiatif rakyat.
(3), monopoli yang merugikan masyarakat. Monopoli atas “bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya”, sebagaimana amanat UUD dilakukan melalui peraturan/UU. Tidak dengan menguasai sepenuhnya dalam pengelolaan.
Orba akomodatif terhadap PMA (Penanaman Modal Asing). Kran PMA dibuka dengan negative list (pembatasan yang ketat). Termasuk durasi kontrak karya. Dibatasi 30 tahunan.
Presiden Soeharto dituding banyak pihak sebagai pembuka kran PMA. Banyak tidak menyadari UU PMA tahun 1967 ditandatangani Presiden Soekarno. Tanggal 10 Januari 1967. Baru pada Maret 1967 Presiden Soeharto, resmi menjadi pejabat Presiden.
PMA masih merupakan produk kebijakan Presiden Soekarno. Sebagai presiden baru, pemerintahah Presiden Soeharto harus tunduk UU itu.
Menerima PMA merupakan pilihan. Tidak ada negara bisa maju tanpa PMA. Korut, Bhutan, Negara-negara di kepulauan pasifik merupakan sejumlah kecil saja negara tanpa PMA.
Kebijakan PMA Presiden Soeharto dijadikan sasaran kritik. Dianggap terlalu liberal. Walaupun masih sangat terkontrol dibanding liberalnya era reformasi.
Kebijakan ekonomi liberal dinilai hanya akan membuat ketergantungan secara permanen pada kekuatan ekonomi negara-negara barat.
Kedua Habibinomic. Ialah pembangunan industri-industri strategis berbasis teknologi tinggi. Untuk terwujudnya negara industri.
Habibie dilibatkan menjadi Menristek sejak tahun 1978. Ia diminta memimpin industri-industri strategis. Memperoleh perlindungan istimewa secara kebijakan maupun keamanan. Selayaknya perlindungan terhadap aset ilmuwan pada film-film perang.
Kaisar Intelijen Benny Moerdani memiliki ruangan di BPPT. Khusus menjaga keamanan Habibie.
Kebijakan Habibinomic dimaksudkan keluar dari ketergantungan produk tekonologi dari negara-negara barat. Kebijakan ini sering menuai kritik. Sejumlah pihak menghujat ibarat membangun kolam renang mewah. Pada saat banyak masyarakat memerlukan air minum.
