JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka persoalan serius dalam pengelolaan aset dan potensi pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi. Nilai potensi kerugian keuangan negara yang disebut Kejagung mencapai sekitar Rp2 triliun.
Angka tersebut menjadi perhatian Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP). Ketua Umum LINAP, Baskoro, menyatakan pihaknya melakukan pengkajian terhadap rangkaian perjanjian kerja sama, putusan pengadilan, Akta Perdamaian (Van Dading), hingga pengelolaan keuangan PT Migas Kota Bekasi.
Menurut Baskoro, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian penyidik Jampidsus Kejagung adalah penerbitan Akta Van Dading antara PT Migas dan Foster Oil & Energy Pte. Ltd. pada 6 April 2022, setelah PT Migas memenangkan perkara di tingkat kasasi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 985 K/Pdt/2022.
“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya perdamaian antara dua perusahaan. Yang harus dibuka adalah apa dasar kewenangannya, siapa yang menyetujui, hak apa yang dilepaskan, dan berapa nilai ekonomi daerah yang terdampak,” menjadi pokok sorotan LINAP melalui rilis resmi diterima Wawai News, Selasa (10/11).
Berdasarkan penelusuran kronologi perkara, sengketa PT Migas dengan Foster Oil bermula dari kerja sama pengelolaan Lapangan Migas Jatinegara.
Dalam proses perdata, PT Migas sempat kalah di Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung. Namun, melalui kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PT Migas dan membatalkan putusan pengadilan tingkat banding.
Putusan tersebut tercatat dengan Nomor 985 K/Pdt/2022 tertanggal 7 April 2022.
Dalam putusan itu, terdapat komponen kerugian materiil PT Migas sebesar Rp11.891.381.730, yang terdiri atas financial support Rp5.764.329.709, bunga Rp2.183.279.212, dan pajak Rp3.943.772.809.
Namun, sehari sebelum putusan kasasi tersebut, yakni 6 April 2022, telah ditandatangani Akta Van Dading antara PT Migas dan Foster Oil.
Kronologi ini menjadi salah satu poin yang menurut LINAP perlu diperiksa secara mendalam, terutama mengenai proses penyusunan kesepakatan, kewenangan pihak yang menandatangani, serta klausul yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
