JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, kembali menggugah semangat para kepala daerah berhenti bergantung pada transfer pusat, dan mulai mengaktifkan otot kemandirian fiskal melalui inovasi kemandirian fiskal.
“Solusinya? Obligasi daerah alias municipal bond,”ungkapnya dalam pidato kunci (keynote speech) di diskusi kelompok terpadu bertajuk “Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Municipal Bond”, Kamis (11/7) di Kompleks Parlemen Senayan.
Tamsil meluncurkan seruan yang kalau boleh jujur sama panasnya dengan isu pertumbuhan ekonomi 8% yang jadi janji besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita terus-terusan nunggu dana transfer, ya jelas target 8 persen tinggal mimpi siang bolong,” kata Tamsil, yang dikenal tajam dalam urusan fiskal.
Menurutnya, kepala daerah itu sekarang banyak utangnya janji kampanye. Sebagai Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil menegaskan bahwa kunci akselerasi pembangunan nasional adalah pembangunan daerah yang agresif dan inovatif.
Namun, kenyataannya masih banyak daerah yang “melangkah lambat” karena belenggu fiskal.
Di sinilah municipal bond menjadi “senjata fiskal sah” yang tak hanya kreatif, tapi juga sehat dan jangka panjang. Pendek kata berutang yang elegan, bukan asal gali lubang tutup lubang.
“Sudah ada regulasinya, sudah ada kerangkanya. Tapi belum ada yang berani menerbitkan. Mungkin karena takut gagal, atau takut ‘dibilang’ ngutang. Padahal ini ngutang cerdas,” ujar Tamsil, sambil menegaskan bahwa keberanian politik dan kredibilitas adalah modal utama.
Ia juga menyoroti bahwa rekomendasi DPD tidak akan berhenti di atas kertas. Komite IV DPD RI akan aktif menindaklanjuti melalui forum kajian, pengawasan regulasi, hingga mendorong penyusunan proyek-proyek yang bankable.
“DPD bukan hanya tempat curhat daerah, tapi juga pabrik solusi,” ucap Tamsil setengah berseloroh. “Kita ingin jadi simpul antara pusat, daerah, dan investor. Bukan hanya jembatan, tapi flyover pembangunan.”
Tamsil tak menampik, municipal bond bukan sulap. Butuh kesiapan SDM, proyek yang punya proyeksi pendapatan, manajemen risiko, hingga kepercayaan publik dan pemeringkat efek. Tapi justru di sanalah letak tantangannya.
“Kalau cuma mau jalan pintas, ya pasti terus ngarep dana pusat. Tapi kalau mau cerdas dan mandiri, ayo kita bangun jalan sendiri dengan obligasi daerah,” tegasnya.
FGD ini bukan forum biasa. Deretan narasumbernya solid: dari Reydonnyzar Moenek (pakar keuangan daerah), Sunarsip (Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence), hingga PEFINDO yang paham betul bagaimana ‘nilai jual’ sebuah daerah di mata investor.
Tak ketinggalan, para kepala daerah dan wakil gubernur dari berbagai penjuru tanah air juga hadir, seperti Fatmawati Rusdi (Wagub Sulsel), Abdullah Vanath (Wagub Maluku), Syahruddin Alrif (Bupati Sidrap), hingga Pilar Saga Ichsan (Wakil Wali Kota Tangsel). Delegasi dari Lampung, NTB, Gorontalo, dan Sumatera Barat pun ikut meramaikan diskusi.
Ia berharap agar hasil forum ini benar-benar ditindaklanjuti. Tidak sekadar euforia wacana, apalagi hanya jadi headline sehari.
“Kita ingin daerah maju, bukan cuma mengaku. Jangan cuma jago bikin branding ‘Smart City’, tapi anggaran tetap defisit tiap triwulan,” ujarnya.
DItegaskan bahwa visi Presiden Prabowo “membangun dari pinggir” hanya akan kuat jika pemerintah daerah mau membangun dari akar fiskalnya. Artinya: mulai dari menggali potensi, bukan menggantungkan harapan.
“Obligasi daerah bukan beban fiskal. Ia adalah alat kemajuan. Kalau kita punya niat baik dan kapasitas, investor pun akan percaya,” pungkasnya, menutup forum dengan tepuk tangan panjang.***
