KOTA BEKASI – Tingkat partisipasi di Pilkada Kota Bekasi, pada Rabu 27 November 2024 hanya dikisaran 54 persen. Hal itu membuat terkejut Pj Wali Kota Gani Muhamad.
“Kita harus evaluasi dan analisa secara mendalam karena terjadi penurunan yang begitu drastis dari Pilpres dan Pileg,”ungkap Gani Muhamad kepada awak media usai paripurna, pada Kamis 28 November 2024.
Ia pun mengaku heran karena pada saat Pilpres maupun Pileg jumlah partisipasi hampir 81 persen. Namun pada Pilkada serentak 2024 jumlah partisipasi menurun drastis hanya kisaran 54 persen.
Ia pun mempertanyakan terkait kondisi tersebut, apakah ada masyarakat enggan memilih calon wali kota atau masalah apa. Ini, kata dia, perlu dianalisa.
Menurut dia, kondisi tersebut yang harus ada pendalaman agar kedepan partisipasi pemilih meningkat, kita bisa lebih tingkatkan kembali ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah ) untuk semua.
Padahal, sambung Gani, pemerintah dan KPU Kota Bekasi sudah memberikan sosialisasi ke semua titik wilayah se Kota Bekasi untuk menggaungkan pelaksanaan Pilkada 2024.
“ini kan sudah sampai kemana-mana dari kami pemerintah, KPU dan Bawaslu semua juga selalu mengingatkan di setiap kunjungan daerah dengan masyarakat bagaimana kita datang ke TPS, bagaimana kita salurkan aspirasi kita. Tetapi kita lihat kenyataan kemarin partisipasinya kurang memuaskan,”ujar Gani.
Gani juga berpesan pada ketiga pasangan calon untuk menunggu hasil proses penghitungan dan penetapan resmi dariKPU Kota Bekasi. Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada paslon agar tetap menjaga ketertiban supaya tidak terjadi kegaduhan.
“Saya menyampaikan kepada masing-masing ketua pemenangan para pendukung para Paslon untuk bisa menahan diri, kita tunggu hasil penghitungan nanti di KPU Kota Bekasi,”ujarnya.
KPU Dinilai Gagal
Minimnya partisipasi pemilih dalam proses Pilkada Kota Bekasi 27 November 2024, KPU Kota Bekasi dinilai tidak mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk sadar memilih.
Ironisnya, anggaran yang diberikan pemerintah kota Bekasi mencapai ratusan miliar sedangkan angka partisipasi pemilih yang didapat KPU kota Bekasi hanya menghasilkan 50% partisipan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bekasi.
Penilaian itu disampaikan Pemuda Kota Bekasi, Akmal Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11/2024).
Menurut Akmal, KPU Kota Bekasi tidak punya strategi komunikasi dan pendekatan yang digunakan untuk menjangkau masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
“Sosialisasi tentang hak pilih bukan sekadar memberikan informasi teknis mengenai pemilu, tetapi juga harus menyentuh aspek kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi,” kata Akmal.
Akmal sangat menyayangkan kinerja KPU yang tidak maksimal dalam mensosialisasikan hak pilih terhadap masyakarat kota Bekasi, padahal anggaran digelontorkan mencapai Rp 113 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi.
Diketahui bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah mengalokasikan anggaran Rp 113 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024. Anggaran itu, diperuntukkan untuk KPU Kota Bekasi dan Bawaslu Kota Bekasi dengan target partisipasi pemilih mencapai 81 persen.
“Tentunya anggaran tersebut tidak sedikit namun upaya KPU dalam memaksimalkan hak pilih masyakarat tidak maksimal, Hal tersebut menjadi sejarah buruk demokrasi di Kota Bekasi,” jelas Akmal.***
