KOTA BEKASI – Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad mengingatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Bekasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kota Patriot.
Ia pun memastikan strategi pemberantasan korupsi di Kota Bekasi selama kepemimpinan sama dengan yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya tegas bahwa untuk menduduki jabatan Pj Wali Kota Bekasi ini, saya tidak mengeluarkan ongkos politik,”tegas Gani Muhamad saat menghadiri acara kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada stakeholder internal dan eksternal Pemko Rabu (29/5/2024).
Sehingga tegasnya, dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi dirinya, tidak ada beban politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 ini.
Diketahui Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad membuka sekaligus memberi sambutan dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada stakeholder internal dan eksternal Pemko Bekasi di Sky Ballroom Hotel Santika Mega City Bekasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi.
Dalam sambutannya Gani Muhamad mengatakan, bahwa kegiatan tersebut ini dilakukan menindaklanjuti surat pimpinan Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) Nomor: B/1838/KSP.007/70-73/04/2024 tertanggal 4 April 2024.
Dalam surat itu disebutkan terkait rencana aksi tindak lanjut hasil survei penilaian integritas tahun 2023 di lingkungan Pemkot Bekasi.
Menurut Gani Muhamad, kegiatan ini bertujuan agar para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) aman dan selamat dalam menjalankan tugasnya tanpa terindikasi korupsi.
Dijelaskan, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terdapat tiga pilar utama yang perlu dibangun, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Transparansi berarti bentuk keterbukaan pemerintah dan organ-organnya kepada masyarakat/publik, sehingga masyarakat dapat memantau proses atau arus kerja pemerintah.
Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang atas hasil kerja atau tugas dan kewajibannya.
Sedangkan partisipasi di sini adalah partisipasi masyarakat/publik atau keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan.
Dia menjelaskan, strategi pemberantasan korupsi di daerah Kota Bekasi sama dengan yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, dia mengingatkan agar para kepala SKPD menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kota Bekasi.
Kegiatan ini dihadiri Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad, Forum Komunkasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala dinas, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya periode 2024-2027, organisasi masyarakat dan kalangan pengusaha.
Sosialisasi anti korupsi ini diisi dengan Dialog Interaktif yang diisi oleh tiga nara sumber dari tiga lembaga negara, yaitu, Setya Budi Arijanta, SH., KN Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian, Ir M Aris Supriyanto, MT, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat dan R Fendy Dharma Saputra, S.H, LLM, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah.(ADV) ***
