wawainews.ID, Bekasi – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan, menyambangi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Jumat (26/4/2019) malam.
Kehadiran Bawaslu Provinsi Jabar, tersebut bertujuan untuk melakukan supervisi dan proses pengawasan terkait rekapitulasi yang berjalan di PPK Bekasi Selatan.
Baca Juga: Kesalahan dalam Proses Penghitungan di PPK, KPU Anggap “Human Eror”
“Untuk memastikan, proses rekapitulasi ditingkat kecamatan Bekasi Selatan ini, berjalan sesuai prosedur, tepat dan benar apa tidak,”ujar Abdullah, disela-sela kunjungannya.
Dikatakan banyak laporan mengatakan proses Rekapitulasi di Bekasi Selatan, bahkan ada vidoe viral. Untuk itu guna memastikan harus melihat langsung.
“Bawaslu hadir disini dalam kaitan memastikan proses tepat dan benar, agar publik juga mengetahui proses ini”, katanya.
Setelah melihat langsung proses rekapitulasi, Abdullah menilai pelaksanaan rekapitulasi di wilayah Bekasi Selatan terlaksana sebagaimana mestinya dan terbuka, agar publik tahu dengan disaksikan langsung saksi dari beberapa Parpol. Sehingga mereduksi dugaan masyarakat yang dikatakan proses ini tertutup dan banyaknya kecurangan.
“Penilaian saya Bawaslu Kota Bekasi masih terjaga dalam SOP, dari aspek gudang penyimpanan, struktur PPK juga lengkap, Panwascam juga sigap, dan keamanan sangat lengkap disini, hingga terkawal prosesnya”, ungkap Abdullah.
Dari awal, sambung Abdullah, problem resah Kota Bekasi memang soal logistik pemilu, dari banyak tps kekurangan logistik, sehingga Bekasi salah satu yang melakukan pemungutan suara lanjutan, selain daerah Cianjur dan Subang. Bahkan hari ini, Sabtu (27/4/2019) juga ada pemungutan suara lanjutan di wilayah Bekasi Timur.
Sebelumnya, imbuh dia, sudah terlaksana lima titik tps melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), disebabkan kekurangan logistik surat suara.
Menurutnya Bawaslu akan tetap menjaga titik kerawanan, karna itu penting, dalam aspek ketelitian dan kecermatan dalam proses rekapitulasi harus tepat sesuai prosedur.
Titik rawan dalam merekap juga ada ditingkat jenis pemilihan DPR RI, Provinsi dan DPRD Kota atau Kabupaten, karna banyak peserta pemilihnya metode rekapnya terbilang rumit, ada yang masuk suara partai dan ada yang masuk suara caleg. Disamping itu, banyaknya jumlah caleg, akan menjadi fokus utama dalam proses rekapitulasi tingkat PPK.
Lebih lanjut Abdullah menyampaikan, ini, adalah ketentuannya, maka kita juga butuh kerjasama dari jurnalis dalam pemantauan dan keterbukaan proses ini.
Dipastikan, untuk proses tingkat PPK selesai pada tanggal 4 Mei. Selanjutnya dilaksanakan pleno pada tingkat kota. Untuk itu dia meminta sebelum tanggal 4 Mei, seluruh PPK di Kota Bekasi harus menyelesaikan proses rekap di PPK.
Kehadiran Ketua Bawaslu Provinsi Jabar tersebut mengejutkan saksi dan pengawas yang ada di PPK Bekasi Selatan saat berlangsung rekapitulasi. Hal tersebut diakui Koordinator saksi dari Partai PDIP Bekasi Selatan, Dicky. Dia mengatakan kehadir Ketua Bawaslu Provinsi secara tiba-tiba.
“Kami merasa terkejut, dengan kedatangan yang tiba-tiba tanpa koordinasi, dan banyak yang menyambutnya kami sangat kaget,”ujar Dicky ditengah-tengah perhitungan suara.
Namun demikian Dicky menilai, kunjungan tersebut tidak ada artinya, harusnya dilakukan dari awal pada saat proses pemilihan. Dia juga kehadiran Bawaslu Provinsi dapat menjadi contoh Bawaslu Kota Bekasi yang belum pernah melihat langsung proses rekapitulasi di Tingkat Kecamatan PPK Bekasi Selatan. (Nugie)
