Scroll untuk baca artikel
Zona Bekasi

Pedagang Pasar Baru Bekasi Geruduk Pemkot Bekasi! Protes Pungutan Tembus Rp100 Ribu Sehari

×

Pedagang Pasar Baru Bekasi Geruduk Pemkot Bekasi! Protes Pungutan Tembus Rp100 Ribu Sehari

Sebarkan artikel ini
para perwakilan pedagang Pasar Baru, Bekasi Timur menggelar aksi di depan Plaza Pemkot Bekasi, Senin (16/11) - foto dok ist

KOTA BEKASI – Nasib pedagang lantai tiga (rooftop) Pasar Baru, Bekasi Timur, kian terpuruk. Dagangan sepi, pendapatan merosot, tetapi pungutan harian justru terus berjalan hingga Rp100 ribu. Kondisi itu memicu puluhan pedagang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (16/11/2026).

Mereka menuntut relokasi ke lantai dasar atau area parkir karena lokasi rooftop dinilai tidak mendatangkan pembeli. Sebagian pedagang bahkan mengaku terpaksa menjual kendaraan dan menunggak kontrakan demi bertahan hidup.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Perwakilan pedagang, Mindan, menagih keberpihakan Wali Kota Bekasi terhadap nasib pedagang kecil. Menurutnya, pedagang ikut menentukan pemimpin melalui pemilihan kepala daerah dan tetap membayar pajak, tetapi belum merasakan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

“Dia bisa jadi wali kota, kita yang pilih. Dia pakai mobil mewah, pakai baju, kita yang bayar pajak segala macam, tapi mana buktinya? Enggak ada,” ujar Mindan.

Kondisi ekonominya bahkan memaksanya bekerja sambilan sebagai pengemudi ojek. Penghasilan dari berjualan dan menarik ojek hanya sekitar Rp30.000-Rp40.000 sehari, sementara pungutan pasar mencapai lebih dari Rp85.000.

BACA JUGA :  Nelayan Pantai Mekar "Lepas Jangkar": Tuntut Kades Dahlan dan APBDesa yang ‘Menghilang’

“Saya dari berjualan sampai ikut ngojek sekarang cuma dapat Rp30.000 sampai Rp40.000 sehari. Sementara pungutan harian di pasar bisa tembus Rp85.000 lebih,” keluhnya.

Sewa Lapak dan Meja Jadi Beban Berlapis

Sekretaris DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Bekasi, Naufal Akhmad, mengungkap persoalan lain, yakni ketidaksesuaian ukuran petak lapak dengan meja dagang atau dolak yang disewakan pengelola.

Satu lokal berukuran 2×1 meter, sedangkan satu dolak berukuran 2×2 meter. Akibatnya, pedagang harus menyewa dua hingga tiga lokal untuk menempatkan meja dan menyimpan barang dagangan.

Tarif setiap lokal Rp10.000 per hari dan setiap dolak juga Rp10.000. Pedagang yang menggunakan tiga lokal dan tiga dolak harus membayar Rp60.000 sehari, belum termasuk biaya kebersihan, keamanan, dan penerangan.

Jika seluruh pungutan dihitung, beban pedagang mencapai Rp80.000-Rp100.000 per hari. APKLI menilai angka tersebut jauh di atas retribusi yang semestinya berkisar Rp15.000-Rp30.000 sehari.

Persoalan semakin serius karena APKLI menyebut penyewaan dolak tidak disertai dasar Peraturan Daerah (Perda) maupun karcis resmi.

Naufal juga mengungkap dugaan intimidasi terhadap pedagang yang membawa meja sendiri. Bahkan, meja milik pedagang yang dibawa dari rumah disebut dihancurkan oknum yang diduga karyawan pengelola pasar.

BACA JUGA :  Pengajian “Tiket Surga 1 Juta” di Bekasi Diprotes Warga, DPRD Minta Kondusif

“Ketika ada pedagang yang bawa meja sendiri dari rumah, itu dihancurkan oleh oknum karyawan pihak PT pengelola. Bukti laporan polisinya sudah ada dan proses hukumnya masih berjalan sampai sekarang,” tegasnya.

Dengan jumlah pedagang rooftop diperkirakan lebih dari 300 orang, APKLI menghitung potensi pungutan yang dipersoalkan mencapai Rp50.000 per pedagang atau sekitar Rp15 juta sehari. Angka tersebut merupakan estimasi organisasi pedagang dan masih memerlukan verifikasi.

APKLI memastikan akan mengawal laporan dugaan perusakan meja serta membawa persoalan pungutan pasar kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum.

Sekda Tolak Relokasi, Janjikan Tertibkan Pungutan

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, menegaskan Pemkot belum dapat memindahkan pedagang rooftop ke lantai dasar atau area parkir.

Menurutnya, area parkir harus tetap berfungsi sebagai tempat parkir, sedangkan rooftop memang diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan.

“Untuk memindahkan pedagang dari rooftop ke lantai dasar atau area parkiran, kami tidak bisa fasilitasi. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya agar tidak zalim. Ruang parkir ya untuk parkir, sedangkan rooftop memang diperuntukkan pemerintah bagi pedagang,” ujar Solikhin.

BACA JUGA :  Pemkot Bekasi Bagikan 11.000 Bendera: Semangat Kemerdekaan atau Parade Seremonial Tahunan?

Sebagai gantinya, Pemkot menyiapkan tiga langkah pembenahan. Pertama, menertibkan pungutan liar dan membuka saluran pengaduan langsung bagi pedagang. Oknum yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai tindakan tegas.

Kedua, Pemkot meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mengkaji ulang tarif sewa lapak agar sesuai dengan kondisi ekonomi pedagang.

Ketiga, pengelola diminta memperbaiki fasilitas rooftop, termasuk kanopi atau awning, menertibkan parkir ganda, serta menggelar program bulanan Gebrak Pasar. Program tersebut akan melibatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berbelanja di lantai atas Pasar Baru.

“Terkait pungli, kami tidak menolerir. Jika ada oknum yang ketahuan, apalagi ada bukti videonya, akan kami tindak tegas. Tarif sewa lapak juga segera dikaji ulang oleh KJPP agar sesuai dengan kemampuan pedagang,” tegas Solikhin.

Pedagang menyatakan akan mengawal realisasi janji Pemkot, terutama penertiban pungutan, evaluasi tarif sewa, dan perbaikan fasilitas rooftop. Mereka juga menunggu perkembangan proses hukum atas dugaan perusakan meja dagang.

Untuk sementara, relokasi belum menjadi pilihan Pemkot. Pedagang tetap berada di rooftop, sementara persoalan pungutan dan sepinya pembeli menunggu penyelesaian.***