JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kota Bekasi (Perseroda) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi pada hari ini Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP. Pemanggilan kepala daerah ini menjadi perhatian karena penyidik sebelumnya telah memeriksa sejumlah pejabat pemerintah daerah dan jajaran direksi perusahaan daerah tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan agenda pemeriksaan Tri. Ia menegaskan, pemanggilan tersebut dilakukan dalam kapasitas Tri sebagai saksi.
“Benar, terhadap yang terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik,” kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Pemanggilan Tri menambah daftar pihak yang dimintai keterangan dalam penyidikan perkara pengelolaan PT Migas Kota Bekasi. Sebelumnya, penyidik Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Kota Bekasi pada Kamis (17/9/2026).
Lokasi yang digeledah meliputi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta kantor PT Migas Kota Bekasi.
Penyidik juga mendatangi kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di kawasan Sampoerna Strategic, Sudirman, Jakarta. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi perusahaan daerah dengan PT Pertamina EP.
Perkembangan terbaru ini mendapat perhatian LSM LINAP. Ketua Umum LINAP, Baskoro, menyambut baik pemanggilan Tri sebagai saksi dan meminta Kejagung segera menuntaskan perkara yang telah menjadi perhatian publik di Kota Bekasi tersebut.
Menurut Baskoro, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan penggeledahan yang telah dilakukan seharusnya menjadi bagian dari proses menuju kejelasan hukum. Ia berharap penyidik tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kepastian mengenai kelanjutan penanganannya.
“Ini proses sudah terlalu lama digantung. Hingga menimbulkan kesan ada keraguan dalam menetapkan tersangka,” tegas Baskoro, Selasa (17/11/2026).
Baskoro mengatakan, berbagai pihak terus mengawal dan mendesak agar penyidikan berjalan hingga tuntas. Ia berharap Kejagung segera memberikan kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
“Jadi jangan digantung biar suasana di Kota Bekasi kembali tenang, tidak ada dugaan tertentu kepada pihak tertentu terkait kasus Migas ini,” ujarnya.
Pemanggilan Tri sebagai saksi menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara tersebut. Namun, status saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan.
Baskoro menegaskan akan menunggu sejauh mana pemeriksaan dan rangkaian penyidikan tersebut mampu mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PT Migas Kota Bekasi. Perkara ini jelasnya diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan demi pemeriksaan, tetapi berujung pada kepastian hukum.***













