Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS – Pengisian jabatan Wakil Presiden pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar persoalan mencari figur pengganti. Ini merupakan ujian politik bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, soliditas koalisi, dan efektivitas pemerintahan hingga 2029.
Persoalannya, jika kursi Wakil Presiden diberikan kepada representasi salah satu partai politik, keputusan itu berpotensi membuka kompetisi baru di dalam koalisi. Alih-alih memperkuat persatuan, justru dapat memunculkan kecemburuan dan resistensi politik.
Jika kader Gerindra yang dipilih, partai ini berisiko dipersepsikan semakin mendominasi kekuasaan eksekutif. Partai-partai pendukung lain bisa merasa hanya menjadi pelengkap.
Pemerintahan pun berpotensi dicitrakan sebagai rezim winner takes all. Bukan pemerintahan kolaboratif yang dibangun bersama.
Jika kader Demokrat yang maju, jejaring politik PDIP dan Jokowi berpotensi mengambil jarak atau melakukan manuver. Hal serupa dapat terjadi apabila kader Golkar dipilih. Sementara itu, kekuatan elektoral Golkar tidak otomatis menjamin penerimaan seluruh kekuatan politik di luar koalisi.
Apabila kader PDIP yang dipilih, resistensi bisa muncul dari Demokrat, Gerindra, maupun jejaring Jokowi. Jika Ketua PKB atau kadernya yang maju, persoalan representasi juga tidak sederhana.
PKB tidak otomatis mewakili seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama maupun umat Islam. Keputusan tersebut bahkan dapat memunculkan kompetisi baru di antara partai-partai Islam atau elemen-elemen internal NU.
Peta kekuatan ini perlu dibaca secara realistis. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan PDIP memperoleh 110 kursi DPR, Golkar 102, Gerindra 86, PKB 68, dan Demokrat 44 kursi. Artinya, setiap partai besar memiliki daya tawar yang tidak bisa diabaikan dalam kalkulasi politik nasional.
Di sinilah persoalan mendasarnya: memilih representasi partai berarti membuka kembali negosiasi distribusi kekuasaan. Kabinet yang seharusnya fokus bekerja justru berpotensi terseret dalam kompetisi pengaruh.
Setidaknya, ketenangan politik pemerintahan mungkin hanya bertahan satu tahun. Sebelum tarik-menarik kepentingan menuju Pemilu 2029 semakin menguat.
Namun, persoalan ini dapat dihindari apabila Presiden Prabowo mempertimbangkan figur nonpartisan. Figur relatif netral yang dapat diterima lintas kekuatan politik.
Wakil Presiden tidak harus menjadi representasi kepentingan partai tertentu. Ia justru dapat ditempatkan sebagai representasi kepentingan nasional sekaligus penjaga keseimbangan pemerintahan.
Gagasan ini relevan dengan teori coalition management dalam sistem presidensial multipartai. Scott Mainwaring menjelaskan bahwa sistem presidensial dengan banyak partai menghadapi tantangan dalam membangun dan mempertahankan dukungan politik.
Sementara itu, teori consociational democracy Arend Lijphart menekankan pentingnya akomodasi dan pembagian ruang kekuasaan untuk menjaga stabilitas. Teori ini menegaskan bahwa kerja sama antarelite dan kesediaan setiap kelompok politik untuk saling berbagi pengaruh merupakan kunci mencegah dominasi satu kekuatan serta menghindari konflik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Dalam konteks Indonesia, figur netral dapat menjadi jembatan antarkekuatan politik. Ia tidak membawa beban kemenangan satu partai dan dapat membantu meredam kompetisi antarelite.
Keuntungan strategisnya, Presiden Prabowo berpeluang memperoleh masa konsolidasi pemerintahan yang lebih panjang. Setidaknya hingga tiga tahun ke depan. Ketika partai-partai mulai menghitung ulang posisi menuju 2029, Wakil Presiden dapat berperan sebagai jangkar stabilitas kabinet.
Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang bukan sekadar mitra kekuasaan. Melainkan penjaga keseimbangan politik.
Sebab, tantangan terbesar pemerintahan ini bukan kekurangan dukungan partai. Melainkan bagaimana memastikan banyaknya kekuatan politik tidak berubah menjadi sumber ketidakstabilan.
Kabinet yang damai membutuhkan lebih dari sekadar koalisi besar. Ia membutuhkan figur pemersatu yang tidak membuat satu pihak merasa menang dan pihak lain merasa kalah.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.











