BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi mulai mempercepat penataan jaringan kabel udara yang semrawut di sejumlah ruas jalan. Pemkot menargetkan seluruh jaringan kabel pada jalan arteri utama secara bertahap dipindahkan ke saluran bawah tanah atau ducting dalam waktu tiga tahun.
Langkah tersebut ditandai dengan aksi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang turun langsung menggunakan skylift untuk memotong kabel udara di kawasan RS Bella hingga Pasar Baru Bekasi, Rabu (30/9/2026).
Tri mengatakan, keberadaan belasan hingga puluhan kabel optik dalam satu ruas jalan bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Satu ruas jalan itu ada yang hampir 17 bahkan sampai 40 kabel. Situasi ini membuat kota kurang nyaman dan berpotensi memicu kecelakaan,” ujar Tri.
Menurutnya, sejumlah kejadian warga terjerat kabel telah terjadi, baik terhadap pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu mobilitas masyarakat sekaligus menimbulkan persoalan keselamatan di ruang publik.
Penataan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan jalan arteri utama. Setelah itu, pengerjaan akan dilanjutkan ke jalan kolektor hingga jalan lokal.
Melalui BUMD PT Mitra Patriot (PTMP), Pemkot Bekasi menyiapkan sistem ducting yang dapat menampung hingga 40 saluran kabel optik. Sistem tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan layanan internet sekaligus menata jaringan utilitas agar tidak lagi memenuhi ruang udara.
Pengerjaan sebelumnya telah dimulai di kawasan Bekasi Timur. Saat ini penataan berlangsung di Jalan Ir. H. Juanda dan selanjutnya menuju Jalan Ratna dengan target tahap awal sepanjang 3,5 kilometer.
Pengerjaan kemudian direncanakan berlanjut ke kawasan Perumnas 3 hingga Bulak Kapal.
Tri juga meminta masyarakat ikut mengawasi setiap aktivitas penggalian jaringan kabel di wilayahnya. Ia menegaskan, pekerjaan resmi yang mengantongi izin Pemkot Bekasi harus memiliki identitas dan label BUMD PT Mitra Patriot.
“Jika ada penggalian kabel di luar PTMP, berarti itu tidak resmi dan tidak ada izinnya. Masyarakat berhak menegur secara santun atau melaporkannya ke jajaran Pemkot Bekasi, baik melalui kelurahan maupun kecamatan,” katanya.
Pemkot Bekasi berharap penataan jaringan utilitas tersebut dapat membuat ruang kota lebih tertib, aman, dan nyaman, tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat terhadap akses internet. ***
