LAMPUNG TIMUR — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, menuai keberatan warga. Biaya pengurusan sertifikat tanah diinformasikan mencapai Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per bidang, sementara dasar penetapan dan rincian penggunaannya belum dijelaskan secara terbuka.
Gunawan, warga Dusun 4 Desa Negara Batin, mengatakan besaran biaya tersebut disampaikan oleh kepala dusunnya. Menurut dia, selama ini tidak pernah ada musyawarah yang melibatkan masyarakat untuk membahas dan menyepakati tarif tersebut.
“Warga hanya menerima informasi langsung dari kepala dusun bahwa biaya PTSL sekitar Rp1,5 juta. Tidak ada musyawarah sebelumnya,” kata Gunawan kepada Wawai News, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, warga yang ingin mengurus PTSL diarahkan datang ke balai desa dengan membawa berkas persyaratan. Mereka kemudian mendapat informasi biaya pengurusan berkisar Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per bidang dan harus langsung dibayar saat menyerahkan berkas.
Besaran tersebut dinilai memberatkan, terutama bagi warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian. Kondisi kemarau yang berdampak terhadap pendapatan petani turut membuat warga mempertanyakan tingginya biaya program tersebut.
Gunawan menyebut warga membandingkan tarif di Negara Batin dengan desa lain yang menurut informasi mereka hanya sekitar Rp400 ribu per bidang.
“Kami meminta BPN Lampung Timur turun langsung ke Desa Negara Batin untuk memberikan sosialisasi. Berapa sebenarnya biaya PTSL sesuai ketentuan? Kalau memang tarif resmi dari pemerintah pusat, warga tentu menerima. Tetapi kalau hanya ketetapan desa, kami keberatan karena terlalu tinggi,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Desa Negara Batin, Mansyursyah, membenarkan adanya informasi biaya PTSL sebesar Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per bidang. Namun, ia menyebut pelaksanaan program di lapangan belum berjalan.
Mansyursyah berdalih besaran biaya tersebut didasarkan pada kebutuhan di lapangan, termasuk persoalan pajak.
“Bagaimana kita bayar pajaknya,” ujarnya.
Ia juga membandingkan biaya pengurusan tersebut dengan transaksi jual beli tanah yang nilainya dapat mencapai Rp500 juta dan memiliki kewajiban pajak.
Namun, saat diminta menjelaskan komponen perhitungan hingga muncul angka Rp1,4 juta sampai Rp1,5 juta, Mansyursyah belum memberikan rincian. Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah bidang tanah yang masuk program tersebut karena pelaksanaannya baru dimulai.
Menurutnya, kegiatan di lapangan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas). Ia turut menyebut tarif serupa diterapkan di desa lain, termasuk desa lain, tetapi belum menyertakan dokumen atau perhitungan yang dapat memverifikasi pernyataan tersebut.
Besaran biaya PTSL menjadi perhatian karena program pemerintah tersebut memiliki ketentuan pembiayaan persiapan yang harus mengikuti regulasi. SKB Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A/2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 menetapkan biaya persiapan PTSL berdasarkan kategori wilayah. Untuk kategori IV, yang mencakup Lampung, besarannya Rp200 ribu per bidang.
Di Lampung Timur, ketentuan pembiayaan juga perlu merujuk pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 51 Tahun 2020. Penambahan biaya di luar standar harus memiliki dasar dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui kesepakatan masyarakat, rencana anggaran biaya, berita acara, dan peraturan desa sesuai ketentuan.
Karena itu, tarif Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta yang diinformasikan kepada warga perlu diperjelas melalui rincian komponen biaya, dasar hukum penetapan, serta dokumen musyawarah dan anggaran. Tanpa penjelasan tersebut, masyarakat sulit memastikan apakah biaya yang diminta sesuai ketentuan atau merupakan kebijakan tersendiri di tingkat desa.
Gunawan berharap pemerintah desa dan instansi pertanahan mengevaluasi besaran biaya tersebut agar tidak membebani masyarakat.
“Kami berharap ada perubahan biaya administrasi yang lebih rendah dan sesuai aturan. Program PTSL seharusnya membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya,” ujarnya.
Warga juga meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur turun langsung memberikan penjelasan mengenai biaya resmi PTSL, termasuk memeriksa dasar penetapan tarif di Desa Negara Batin.***
