KOTA BEKASI — Ketika masyarakat berjibaku memenuhi kewajiban membayar pajak, agenda perjalanan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi ke kawasan Curug Cibeureum, Rawa Gede, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, justru menuai kritik.
Kegiatan yang dikemas sebagai penguatan pembinaan dan pengarahan internal bagi personel ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) itu dipersoalkan karena berlangsung pada Jumat–Sabtu, 16–17 Oktober 2026.
Sorotan datang dari warga Bekasi, Ahmad Juaini. Ia mempertanyakan urgensi kegiatan di luar wilayah kerja tersebut, terutama karena dilaksanakan pada hari kerja dan melibatkan personel yang memiliki tugas menjaga ketenteraman serta menegakkan peraturan daerah di Kota Bekasi.
Bagi Juaini, persoalannya bukan semata-mata siapa yang membayar biaya perjalanan, melainkan penggunaan waktu kerja aparatur, keteladanan pejabat, dan relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat.
“Rakyat kejar-kejar bayar pajak buat gaji, pakaian, dan seragam mereka. Hari kerja malah acara touring yang dibungkus agenda pembinaan,” kritik Juaini.
Sebagaimana dilansir Wawai News, Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sunjana, telah memberikan klarifikasi bahwa kegiatan di kawasan Bogor pada 16–17 Oktober tersebut menggunakan dana pribadi.
“Bukan pakai uang pribadi saja persoalannya. Waktunya itu waktu kerja, dan gaji mereka juga berasal dari pajak rakyat,” ujarnya.
Dikatakan Juaini jika benar klaim seluruh biaya ditanggung secara pribadi, hal itu perlu dibedakan dari persoalan kedisiplinan pegawai dan pelaksanaan tugas kedinasan.
Juaini juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Nesan. Ia mempertanyakan konsistensi evaluasi dan penegakan disiplin terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Ia menyinggung sejumlah kontroversi yang menurutnya belum dijawab secara memadai, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pejabat kewilayahan dan dugaan pelecehan verbal.
“Ini contoh pejabat baik di bawah kepemimpinan Nesan sebagai Kasatpol PP yang disebut memang sakti. Mulai Camat Jatiasih, sampai persoalan pelecehan verbal, selalu aman. Sangat sakti atau bagaimana?” sindirnya.
Ia kemudian membandingkan penanganan persoalan pejabat dengan penerapan disiplin terhadap aparatur lain yang, menurutnya, bisa mendapat surat peringatan hanya karena masalah kehadiran.
“Kalau pejabat lain, masalah kehadiran satu hari bisa kena SP. Ini bedanya ikan kakap sama ikan bawal?” ujarnya.
Selain mempertanyakan agenda perjalanan, Juaini mendesak Satpol PP lebih memprioritaskan persoalan ketertiban umum yang masih menjadi perhatian masyarakat di Kota Bekasi.
Salah satu yang disorot adalah keberadaan tempat usaha panti pijat yang menurutnya masih memerlukan pengawasan dan penertiban secara konsisten.
“Hari kerja seharusnya menertibkan panti pijat yang masih menjadi sorotan karena ada yang terkesan dipelihara,” ujarnya.
Juaini juga meminta agar dugaan adanya praktik pemberian upeti atau perlakuan khusus terhadap tempat usaha tertentu diperiksa secara objektif.
Juaini juga menyoroti bahwa kegiatan tersebut berlangsung ketika aparatur pemerintah seharusnya menjalankan kewajiban kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mempertanyakan apakah agenda di luar Kota Bekasi itu memiliki dasar penugasan yang jelas dan bagaimana pengaturan kehadiran personel selama kegiatan berlangsung.
Menurutnya, pejabat eselon II harus menunjukkan moral, etika, dan keteladanan dalam menjalankan tugas. Loyalitas kepada pimpinan, kata dia, tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan atau kedekatan, tetapi harus diwujudkan dengan mendukung program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
“Pejabat eselon II harus punya moral dan etika. Jangan hanya loyal kepada pimpinan. Kalau begini, bukan loyal atau tegak lurus kepada pimpinan, tetapi justru merusak citra kerja wali kota yang berpihak kepada masyarakat Kota Bekasi,” paparnya.
“Jabatan tertinggi di Kota Bekasi wali kota atau Kasatpol PP?” sindir Juaini.
Pemerintah Kota Bekasi perlu menjelaskan apakah agenda tersebut telah mendapat persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku, bagaimana status kedinasannya, dan apakah kegiatan itu memengaruhi pelayanan Satpol PP kepada masyarakat.
“Penguatan harus di luar Kota Bekasi? Jangan sampai sudah salah, lalu banyak alasan. Kalau perlu rapat atau kegiatan, lakukan di tempat yang tepat, bukan di tempat-tempat yang indah,” kritiknya.
Ia kemudian menyindir bahwa persoalan tidak akan selesai jika penjelasan yang diberikan hanya menjadi pembenaran atas kegiatan yang dipersoalkan.
“Bilang saja jalan-jalan. Jangan sampai kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan,” ujarnya.***
