CATATAN REDAKSI WAWAI NEWS
JAKARTA – Drama Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang telah berakhir. Gibran bahkan resmi mengajukan pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026), yang kemudian diterima Presiden Prabowo Subianto. Namun, dinamika politik di balik proses tersebut menyisakan pertanyaan yang tidak kalah menarik untuk dicermati.
Salah satunya datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Di tengah 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengusulkan HMP, PAN hanya mengajukan satu nama: Sarifuddin Sudding, anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.
Bandingkan dengan PKS yang mengajukan 28 anggota dan PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota. PAN justru tampil dengan satu wakil. Bukan soal jumlah semata, tetapi alasan di balik minimnya keterlibatan anggota fraksi tersebut yang menarik perhatian.
Sarifuddin Sudding memberikan jawaban yang cukup terbuka. Ia menyebut PAN menerapkan prinsip satu komando di bawah Ketua Umum Zulkifli Hasan.
“Saya kira karena kami di Partai Amanat Nasional itu satu komando dengan ketua umum. Apa pun yang diarahkan dan diperintahkan oleh ketua umum akan satu suara,” ujarnya.
Pernyataan itu membuka ruang pertanyaan tentang posisi anggota DPR dalam sistem demokrasi perwakilan. Apakah mereka menjalankan mandat rakyat berdasarkan penilaian politik dan hukum masing-masing, atau lebih banyak menunggu arah komando pimpinan partai?
Disiplin partai tentu merupakan bagian dari sistem politik. Namun, anggota DPR bukan sekadar kepanjangan tangan ketua umum. Mereka memperoleh mandat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat yang diwakilinya.
PAN dan Bayang-Bayang Solo
Ada pertanyaan lain yang lebih menarik: apakah sikap PAN dalam persoalan HMP Gibran berkaitan dengan kedekatan politik partai tersebut dengan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kini bermukim di Solo?
Pertanyaan ini bukan muncul tanpa latar belakang. Pada Mei 2024, Zulkifli Hasan pernah menyebut Jokowi sebagai owner PAN. Zulhas juga menyebut Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar partainya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi catatan politik tersendiri. Sebab, hubungan PAN dengan Jokowi bukan sekadar hubungan formal antartokoh pemerintahan, melainkan pernah digambarkan langsung oleh ketua umumnya sebagai kedekatan keluarga politik.
Di sisi lain, PAN juga pernah menegaskan komitmennya untuk tetap bersama pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir periode. Artinya, partai ini memiliki hubungan politik dengan pemerintahan yang sedang berjalan sekaligus rekam jejak kedekatan dengan Jokowi.
Lantas, ketika polemik menyangkut Gibran memasuki wilayah politik parlemen, ke mana sebenarnya arah kompas politik PAN?
Apakah PAN sedang menjaga hubungan baik dengan poros politik Solo? Apakah sikap tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas koalisi pemerintahan? Atau memang ada pertimbangan hukum dan politik tersendiri yang membuat partai memilih tidak mengerahkan seluruh anggotanya dalam pengusulan HMP?
Tentu, kedekatan politik tidak otomatis membuktikan adanya instruksi untuk melindungi kepentingan seseorang. Begitu pula jumlah pengusul HMP tidak serta-merta menunjukkan sikap resmi seluruh kader partai. Namun, publik berhak mempertanyakan alasan di balik pilihan politik tersebut.
Wakil Rakyat atau Wakil Komando?
Sarifuddin menjelaskan bahwa dirinya mengajukan HMP setelah mencermati putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan penyetaraan ijazah Gibran. Ia menyebut posisinya sebagai Ketua Fraksi PAN MPR RI dan anggota Komisi III membuatnya ikut mendalami persoalan tersebut.
Penjelasan itu menunjukkan bahwa ada pertimbangan yang diklaim menjadi dasar sikapnya. Namun, pernyataan satu komando dari ketua umum justru memunculkan persoalan lebih luas tentang independensi anggota parlemen.
Dalam demokrasi, keseragaman sikap partai bukan sesuatu yang dilarang. Tetapi, apakah keseragaman itu lahir dari kesamaan pandangan setelah pembahasan yang terbuka, atau sekadar kepatuhan terhadap keputusan elite?
Jangan sampai gedung parlemen hanya menjadi tempat mengumumkan keputusan yang sudah selesai dibicarakan di luar gedung. Jangan pula suara rakyat berhenti di bilik suara, sementara setelah terpilih, suara wakilnya lebih sibuk menunggu instruksi pimpinan partai.
Persoalan HMP terhadap Gibran juga harus ditempatkan dalam koridor konstitusi. Putusan MA dan MK perlu dibaca sesuai ruang lingkup serta konsekuensi hukumnya. Pengajuan pendapat politik tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun menjadi dasar pemakzulan.
Kini, setelah Gibran mengundurkan diri, polemik HMP memang memasuki babak baru. Namun, pertanyaan tentang arah politik partai-partai di Senayan belum tentu ikut selesai.
Wawai News memandang, loyalitas kepada partai merupakan bagian dari disiplin organisasi. Kedekatan dengan tokoh politik juga merupakan hak dalam membangun komunikasi politik. Tetapi, mandat kepada rakyat tidak boleh kehilangan tempatnya.
Jika PAN memang satu komando, publik berhak mengetahui ke mana arah komando itu berjalan. Apakah sepenuhnya menuju kepentingan rakyat, mengikuti garis pemerintahan Prabowo, atau masih menyisakan orientasi politik ke Solo?
Sebab, anggota DPR dipilih oleh rakyat, bukan semata-mata untuk menjadi pengeras suara ketua umum. Demokrasi membutuhkan wakil rakyat yang berani berpikir, menyampaikan pendapat, dan mengambil sikap berdasarkan tanggung jawab konstitusionalnya.
Redaksi Wawai News.***
