JAKARTA – Panggung politik nasional mendadak berubah arah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Tak lama setelah itu, rapat paripurna DPR yang sedianya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran justru dibatalkan.
Perubahan situasi ini membuat agenda politik di Gedung Parlemen yang semula mengarah pada pembahasan pemakzulan mendadak bergeser menjadi proses pengunduran diri dan persiapan mencari pengganti Wakil Presiden.
DPR sebelumnya menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Salah satu agendanya adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
Namun, agenda tersebut akhirnya dibatalkan setelah pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus).
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian bunyi surat pemberitahuan pembatalan rapat paripurna, Kamis (12/11/2026).
Pembatalan ini terjadi di tengah situasi politik yang sebelumnya semakin memanas. Sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP terhadap Gibran.
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) dan dijadwalkan masuk dalam agenda paripurna.
Dengan 120 tanda tangan anggota dewan, persoalan Gibran bukan lagi sekadar perdebatan di ruang publik atau riuh komentar politik. Persoalan tersebut sudah masuk ke jalur formal lembaga legislatif.
Namun, sebelum agenda pembahasan HMP berlangsung, Gibran justru mengambil langkah pengunduran diri.
Gibran mendatangi Gedung MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis sekitar pukul 11.15 WIB. Ia bertemu dengan pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Setelah menyelesaikan urusannya, Gibran meninggalkan gedung bersama Ketua MPR Ahmad Muzani.
Menariknya, sejak tiba hingga meninggalkan kompleks parlemen, Gibran memilih tidak memberikan sepatah kata pun kepada awak media.
Ia hanya tersenyum ketika disambut pertanyaan wartawan. Tidak ada penjelasan mengenai alasan pengunduran dirinya, tidak ada uraian panjang mengenai polemik yang berkembang, apalagi pernyataan untuk menjawab berbagai spekulasi publik.
Datang membawa surat, keluar tanpa penjelasan. Begitulah singkatnya peristiwa yang mengakhiri perjalanan Gibran di kursi RI-2, setidaknya dalam proses pengunduran diri yang kini ditangani MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR.
Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus meminta agar surat pengunduran diri segera diproses.
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani.
Menurut Muzani, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Artinya, proses pengisian kursi RI-2 kini memasuki babak baru. MPR harus menyiapkan tahapan pemilihan, sedangkan Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama untuk diproses sesuai mekanisme konstitusi.
Muzani juga mengungkapkan bahwa Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut.
Pembatalan rapat paripurna DPR menambah panjang daftar kejutan politik dalam 48 jam terakhir.
Pada Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyatakan dukungan terhadap penggunaan HMP terkait Gibran. Sehari kemudian, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR dan agenda paripurna yang sedianya membahas usulan tersebut dibatalkan.***
