JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membongkar persoalan serius di balik penerbitan surat penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut tidak membuktikan Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Salinan lengkap putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 itu dirilis Selasa (10/11/2026). Majelis hakim tidak hanya mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan, tetapi juga membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam pertimbangannya, MA menemukan bahwa dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades hanya menerangkan kehadiran serta catatan akademik, bukan bukti kelulusan.
“Namun tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” demikian pertimbangan majelis hakim.
MA juga menegaskan tidak ditemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA/SMK atau sederajat.
Majelis menilai penerbitan surat penyetaraan tanpa didukung bukti kelulusan merupakan tindakan tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal.
Gugatan Subhan Menang Setelah Dua Kali Kandas
Perkara ini diajukan H.M. Subhan melalui gugatan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebelumnya, gugatan Subhan tidak diterima PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT pada 21 Mei 2026. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada 12 Agustus 2026.
Subhan tidak berhenti. Ia mengajukan kasasi hingga akhirnya MA membatalkan kedua putusan tersebut dan mengadili sendiri perkara dengan mengabulkan gugatan seluruhnya.
Salah satu pertimbangan penting MA adalah adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026.
MA menilai perubahan keadaan hukum tersebut menjadi dasar untuk mengesampingkan eksepsi kedaluwarsa dan gugatan kurang pihak. Majelis juga menekankan keadilan substantif serta kepentingan warga negara dalam menjaga persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Kemendikbud Diperintahkan Cabut Surat
Dalam amar putusannya, MA menjatuhkan tiga keputusan penting:
- Mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan.
- Menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
- Mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Termohon kasasi juga dihukum membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan, dengan biaya kasasi sebesar Rp400.000.
Putusan ini secara hukum membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa, bukan secara langsung membatalkan ijazah lain ataupun menetapkan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, substansi putusan MA kini menjadi persoalan serius bagi kementerian terkait, terutama mengenai dasar penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan yang pernah digunakan dalam persyaratan administrasi pencalonan Wakil Presiden.
Dalam urusan pendidikan, dokumen kehadiran dan catatan akademik ternyata tidak bisa begitu saja menggantikan bukti kelulusan. Sebab, hadir di bangku pendidikan dan berhasil menamatkan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda.***
