JAKARTA — Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di parlemen. Sebanyak 110 anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menyatakan sepakat mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan Gibran.
Keputusan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, seusai rapat fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menurut Utut, seluruh anggota fraksi telah menyepakati langkah konstitusional tersebut.
“Kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua (110) iya,” kata Utut.
Utut menjelaskan, langkah HMP tersebut merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Kesepakatan internal fraksi itu selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme parlemen.
Ia menegaskan, langkah politik tersebut tetap harus dijalankan secara damai dan dalam koridor konstitusi. Utut juga menyatakan pihaknya tidak bermaksud menghalangi hak setiap orang untuk menempuh jalur hukum.
“Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi,” ujarnya.
Secara prosedural, usulan HMP tidak otomatis membuat Wakil Presiden diberhentikan. Berdasarkan ketentuan tata tertib DPR, usulan tersebut harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dengan disertai materi dan alasan, serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
Usulan itu juga harus melewati pembahasan dan persetujuan dalam rapat paripurna DPR. Jika menyangkut dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan akhir oleh MPR.
Dengan demikian, kesepakatan 110 anggota Fraksi PDIP merupakan sikap politik internal fraksi untuk mendorong HMP. Proses resmi di DPR masih harus mengikuti tahapan konstitusional.
Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan memerintahkan pencabutan dokumen tersebut. Perkembangan itu kini menjadi salah satu persoalan yang dibawa ke ranah politik parlemen.***
