JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Setelah surat pengunduran dirinya diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), jabatan Wakil Presiden dinyatakan mengalami kekosongan. Kini, perhatian tertuju pada mekanisme konstitusional untuk menentukan penggantinya.
Eksaminator Hukum Tata Negara, Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan administratif atau dinamika politik. Peristiwa tersebut memiliki konsekuensi hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Wildan, landasan konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Dengan adanya pengunduran diri tersebut, konsekuensi ketatanegaraannya adalah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Oleh karena itu, konstitusi telah memberikan mekanisme yang jelas mengenai bagaimana kekosongan tersebut harus diisi. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR, bukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat,” ujar Wildan.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut menempatkan Presiden dan MPR pada kewenangan yang berbeda. Presiden berhak mengajukan dua calon, sedangkan keputusan untuk memilih satu di antaranya berada di tangan MPR melalui sidang.
Dengan demikian, pengisian kursi Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung maupun penunjukan sepihak oleh Presiden. Seluruh tahapan harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Wildan juga menyoroti pentingnya proses verifikasi terhadap dokumen dan persyaratan calon. Pemeriksaan administrasi diperlukan untuk memastikan kedua nama yang diajukan Presiden memenuhi ketentuan hukum sebelum memasuki tahap pemilihan di MPR.
“Setelah proses verifikasi dilakukan, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang telah diusulkan Presiden. Artinya, kewenangan Presiden berada pada tahap mengajukan dua nama, sedangkan kewenangan menentukan siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden berada pada MPR,” jelasnya.
Persoalan waktu menjadi salah satu aspek penting dalam proses pengisian jabatan tersebut. Wildan mengingatkan, tenggat paling lama 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus menjadi perhatian MPR agar kekosongan jabatan tidak berlarut-larut.
Dalam perkembangan setelah surat pengunduran diri diterima, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti. Presiden memiliki waktu 14 hari setelah surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan nama-nama tersebut.
Pengaturan lebih lanjut mengenai proses pengisian jabatan tersebut juga tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana menjadi dasar mekanisme pemilihan oleh MPR.
Wildan menilai, pembagian kewenangan antara Presiden dan MPR harus dijalankan secara proporsional. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri pengganti Wakil Presiden, sementara MPR harus menjalankan proses pemilihan sesuai batas kewenangan yang diberikan konstitusi.
“Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana seluruh tahapan ini dilaksanakan secara transparan, objektif, dan konstitusional. Jangan sampai dinamika politik justru mengesampingkan kepastian hukum. Dalam negara hukum, setiap perubahan dalam jabatan kenegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh konstitusi,” tambahnya.
Lebih jauh, Wildan memandang peristiwa ini menjadi momentum penting bagi praktik ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden yang selama ini diatur dalam konstitusi kini harus diterapkan dalam situasi nyata.
Menurutnya, proses tersebut harus menjadi contoh bahwa pergantian jabatan tinggi negara tidak boleh berjalan berdasarkan kompromi politik semata, tetapi harus memiliki pijakan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Pada akhirnya, yang harus dikedepankan bukan kepentingan politik kelompok maupun individu, melainkan kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan, dan penghormatan terhadap konstitusi. Siapa pun calon yang nantinya diajukan Presiden, proses pemilihannya harus tetap tunduk pada aturan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tutup Wildan.
Sebagai eksaminator Hukum Tata Negara, Wildan Ansori Nasution selama ini memberikan pandangan dan kajian terhadap persoalan ketatanegaraan, termasuk kewenangan lembaga negara, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan.***
