LAMPUNG TIMUR — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang semestinya menjadi jalan pintas masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah, justru memunculkan tanda tanya di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Tarif yang disampaikan kepada warga mencapai Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per bidang. Ironisnya, ketika kabar itu dikonfirmasi, Camat Jabung Mardiono justru mengaku tidak mengetahui adanya program tersebut.
Program berjalan di wilayah kecamatan, warga sudah mendengar angka biaya jutaan rupiah, tetapi camatnya mengaku belum tahu. Hal tersebut mengundang pertanyaan serius sejauh mana pengawasan pemerintah kecamatan terhadap program yang menyangkut kepentingan dan kantong masyarakat?
Kepada Wawai News melalui pesan WhatsApp, Jumat (13/11/2026), Mardiono menyampaikan ketidaktahuannya. “Nah, aku malah ga tahu kalau ada PTSL,” tulisnya. Saat dimintai penjelasan lebih lanjut, ia kembali menjawab, “Aku ga paham, maaf aku ga bisa komentari soal itu.”
Pengakuan tersebut menjadi sorotan karena PTSL bukan kegiatan kecil yang sekadar lewat di lingkungan desa. Program sertifikasi tanah menyangkut administrasi pertanahan, pelayanan publik, serta potensi pembiayaan yang harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tingkat warga, persoalan biaya justru menjadi perhatian utama. Gunawan, warga Dusun 4 Desa Negara Batin, mengaku masyarakat mendapat informasi bahwa biaya pengurusan PTSL berkisar Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per bidang. Ia juga menyebut tidak pernah ada musyawarah warga yang membahas besaran biaya tersebut. Warga, menurutnya, diarahkan membawa dokumen ke balai desa sekaligus menyiapkan pembayaran saat pengajuan.
Sebelumnya, Gunawan meminta BPN Lampung Timur turun tangan memberikan penjelasan resmi mengenai biaya PTSL. Apalagi, kondisi ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian tidak selalu sedang baik, terlebih saat musim kemarau memengaruhi aktivitas dan pendapatan mereka.
Kepala Desa Negara Batin, Mansyursyah, saat dikonfirmasi sebelumnya pun membenarkan adanya biaya Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per bidang. Namun, ia menyatakan pelaksanaan di lapangan belum dimulai. Ia beralasan biaya tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan, termasuk pajak, dan menyebut kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana kegiatan.
“Bagaimana kita bayar pajaknya,” ujar Mansyursyah, sembari membandingkan dengan transaksi jual beli tanah yang dapat menimbulkan kewajiban pajak.
Penjelasan itu belum menjawab seluruh pertanyaan. Sebab, biaya persiapan PTSL, kewajiban pajak, dan pungutan lain merupakan komponen berbeda yang harus dijelaskan secara terperinci. Tanpa rincian tertulis, warga berhak mengetahui dasar hukum, peruntukan, serta pihak yang menetapkan dan menerima setiap pembayaran.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A/2017, dan Nomor 34 Tahun 2017, Lampung masuk kategori IV dengan biaya persiapan PTSL sebesar Rp200 ribu per bidang. Sementara itu, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 51 Tahun 2020 mengatur kemungkinan biaya tambahan paling banyak Rp200 ribu dengan sejumlah persyaratan, antara lain melalui musyawarah masyarakat, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), berita acara, dan pengaturan melalui peraturan desa.
Angka Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta yang disampaikan kepada warga membutuhkan penjelasan terbuka. Apakah angka tersebut sudah mencakup kewajiban pajak tertentu, biaya administrasi lain, atau komponen lain yang memiliki dasar hukum? Semua itu semestinya dapat dibuktikan melalui rincian dan dokumen resmi, bukan sekadar penjelasan lisan.
BPN Lampung Timur dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu hadir memberikan kepastian. Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu masyarakat justru berubah menjadi beban baru akibat informasi biaya yang tidak terang.
Pengakuan Camat Jabung yang tidak mengetahui persoalan ini juga patut menjadi bahan evaluasi. Jika informasi program dan pembiayaannya tidak sampai ke tingkat kecamatan, bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan di desa dapat berjalan optimal?
Pasalnya, warga tak meminta layanan gratis tanpa aturan. Mereka hanya membutuhkan kepastian: berapa biaya resminya, apa dasar hukumnya, siapa yang menetapkan, dan ke mana uang tersebut dialokasikan. Karena sertifikat tanah seharusnya memberi rasa aman bagi masyarakat, bukan malah membuat warga harus merogoh kocek dalam ketidakjelasan.
Hingga berita ini disusun, rincian tertulis biaya PTSL yang menjadi dasar penyampaian angka Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per bidang belum diperoleh. Penjelasan dari BPN Lampung Timur juga masih diperlukan agar persoalan ini terang dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.***
