LAMPUNG TIMUR – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, menjadi sorotan. Warga disebut dibebankan biaya administrasi Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta per bidang tanah. Angka tersebut jauh melampaui acuan pembiayaan persiapan PTSL dalam SKB Tiga Menteri dan Peraturan Bupati Lampung Timur.
Informasi pungutan tersebut mencuat melalui unggahan akun Facebook Infokan!!! yang mempertanyakan kewajaran tarif program sertifikasi tanah tersebut.
Berdasarkan SKB Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017, Provinsi Lampung masuk kategori IV dengan standar biaya persiapan PTSL sebesar Rp200.000 per bidang.
Ketentuan itu diperkuat Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 51 Tahun 2020. Pasal 10 mengatur biaya persiapan sebesar Rp200.000 per pemohon. Apabila belum mencukupi, dapat ditambahkan maksimal Rp200.000 melalui musyawarah masyarakat, disertai rencana anggaran biaya (RAB), berita acara kesepakatan, dan peraturan desa.
Dengan demikian, tambahan biaya tidak bisa ditetapkan sepihak tanpa memenuhi mekanisme yang diatur.
Jika mengacu pada ketentuan tersebut, biaya persiapan yang dibebankan kepada masyarakat dapat mencapai Rp400.000 dengan persyaratan yang berlaku. Sementara tarif di Negara Batin mencapai Rp1,5 juta. Selisihnya mencapai Rp1,1 juta per bidang.
Dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Kepala Desa Negara Batin, Mansyursyah, membenarkan adanya tarif Rp1,4 juta hingga Rp1,5 juta. Namun pelaksanaan di lapangan belum berjalan.
Ia berdalih besaran biaya tersebut berdasarkan perhitungan kebutuhan di lapangan, termasuk persoalan pajak.
“Bagaimana kita bayar pajaknya,” ujarnya.
Mansyursyah juga membandingkan biaya tersebut dengan transaksi jual beli tanah yang menurutnya bisa mencapai Rp500 juta dan memiliki kewajiban pajak.
Saat ditanya jumlah bidang tanah yang masuk program PTSL, ia mengaku belum mengetahui secara pasti karena program tersebut baru dimulai. Pelaksanaan di lapangan dilaksanakan oleh Pokmas.
Ia juga menyebut tarif serupa diterapkan di desa lain, termasuk desa lainnya. Namun, belum disertai rincian dasar hukum maupun perhitungan biaya yang dapat diperiksa.
Mansyursyah bahkan meminta wartawan datang ke desa dan menyampaikan agar persoalan tersebut tidak diberitakan.
Besarnya pungutan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa saja komponen biaya hingga mencapai Rp1,5 juta per bidang, siapa yang menetapkannya, dan apakah sudah melalui musyawarah serta memiliki RAB dan peraturan desa?
Sebab, program PTSL merupakan program pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, bukan menjadi beban biaya tanpa perincian yang transparan.
Tarif tersebut dinilai terlalu besar jika mengacu program yang sama di desa lainnya yang katanya hanya menerapkan tarif Rp400 ribuan sesuai aturan berlaku.***
