BANDUNG – Aksi sejumlah aktivis yang menurunkan sekaligus membalikkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat menuai teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak seharusnya menghilangkan etika dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara.
Pernyataan itu disampaikan KDM melalui keterangan resminya, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada anggota DPRD Jawa Barat, melainkan kepada kelompok aktivis yang dinilai berlebihan dalam mengekspresikan sikap politik.
“Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang,” ujar Dedi.
Namun, KDM mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar kebebasan melakukan apa pun atas nama ekspresi politik. Ada batas etika, kepatutan, dan tanggung jawab yang harus tetap dijaga.
Ia secara khusus menyoroti lokasi kejadian, yakni ruang Banggar DPRD Jabar yang merupakan bagian dari lingkungan resmi pemerintahan dan digunakan untuk pembahasan serta pengambilan keputusan anggaran bersama pihak eksekutif.
Menurut Dedi, apabila foto pejabat negara memang harus diturunkan menyusul perubahan status jabatan, proses tersebut semestinya dilakukan secara tertib oleh petugas yang berwenang, bukan dijadikan bagian dari ekspresi euforia politik.
“Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan Banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” katanya.
Dedi bahkan menyayangkan cara foto tersebut diperlakukan setelah diturunkan. Berdasarkan penjelasannya, figura foto Gibran sempat dipegang dalam posisi terbalik, diletakkan di kursi dengan posisi serupa, kemudian ditinggalkan.
“Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua,” tegasnya.
KDM Minta Aktivis Beri Penjelasan Terbuka
Lebih lanjut, Dedi menyebut Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kejadian tersebut. Ia berharap kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang terlibat juga menyampaikan klarifikasi kepada publik.
Menurutnya, tanggung jawab dalam demokrasi tidak berhenti pada keberanian menyampaikan kritik. Setiap tindakan di ruang publik juga harus disertai kesadaran atas konsekuensi dan dampaknya.
“Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka,” ucapnya.
Dedi menilai para aktivis memiliki kapasitas pendidikan, wawasan, dan mental yang cukup untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan masyarakat.
“Karena demokrasi bukan hanya hak tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab. Aktivis pasti punya latar pendidikan yang baik, punya wawasan yang luas, dan punya mental yang kuat. Selamat memberikan penjelasan karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar tetapi oleh warga Indonesia,” katanya.
Di akhir pernyataannya, KDM mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga marwah demokrasi. Perbedaan pandangan politik, menurutnya, tidak boleh menghilangkan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mari berdemokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya.
Ketua DPRD Jabar Mengaku Tidak Tahu
Sebelumnya, aksi penurunan foto Gibran Rakabuming Raka di ruang Banggar DPRD Jabar menjadi sorotan setelah videonya beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, sejumlah aktivis yang tengah mengikuti audiensi bersama aliansi masyarakat sipil terlihat menurunkan figura foto Wakil Presiden. Foto itu kemudian dibalikkan hingga memicu beragam reaksi masyarakat.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengaku tidak mengetahui tindakan tersebut. Ia juga menegaskan tidak pernah memberikan instruksi kepada siapa pun untuk menurunkan maupun membalikkan foto Gibran.
Buky mengaku terkejut ketika foto Wakil Presiden dalam posisi terbalik menjadi perbincangan publik dan memunculkan kritik terhadap etika lembaga legislatif.
Peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa ruang demokrasi tidak hanya menuntut kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga kepatutan dalam menggunakan fasilitas dan ruang resmi pemerintahan.
Kritik boleh disampaikan, protes dapat dilakukan, bahkan simbol jabatan dapat diperbarui sesuai prosedur. Namun, ketika ekspresi politik masuk ke ruang kelembagaan negara, persoalan etika dan tanggung jawab tidak semestinya ikut ditinggalkan.
