BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan fitur Angkut ODGJ melalui aplikasi Sapawarga untuk mengakhiri persoalan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang selama ini kerap berpindah-pindah antardaerah tanpa kepastian layanan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, fitur tersebut dirancang untuk memastikan proses penanganan ODGJ berjalan terkoordinasi, mulai dari penjemputan, pengangkutan, perawatan di rumah sakit, hingga pasien dinyatakan sehat dan dapat kembali ke keluarga.
Menurut Dedi, selama ini masih terjadi saling lempar tanggung jawab dalam penanganan ODGJ antarpemerintah kabupaten/kota. Akibatnya, pasien berisiko terlantar karena tidak jelasnya pihak yang bertanggung jawab.
Ia mencontohkan, pasien bisa berpindah dari Cirebon ke Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga sejumlah daerah lainnya sebelum kembali ke wilayah asal.
“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon,” ujar Dedi, Jumat (13/11/2026).
Melalui fitur Angkut ODGJ yang dapat diakses di aplikasi Sapawarga maupun laman angkutodgj.jabarprov.go.id, setiap laporan dan proses penanganan pasien akan tercatat secara digital.
Pemprov Jabar juga dapat memantau status penjemputan, rute pengangkutan, hingga tujuan rumah sakit rujukan. Dengan demikian, tanggung jawab setiap instansi yang terlibat dapat diketahui.
Dedi menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan pasien terlantar di perjalanan atau ditolak tanpa kepastian penanganan.
Pemprov Jabar Siapkan Perawatan hingga Pasien Pulih
Tidak hanya mengatur proses pengangkutan, Pemprov Jabar juga berkomitmen memastikan pasien mendapatkan perawatan hingga dinyatakan sehat.
Jika pasien tidak memiliki keluarga yang bersedia menerima kembali atau terkendala biaya pengobatan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan agar proses perawatan tetap berlanjut.
“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegasnya.
Dedi juga meminta masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di lingkungan sekitar. Penanganan harus melibatkan petugas dan instansi berwenang agar pasien memperoleh perlindungan serta pelayanan yang layak.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan, masyarakat yang melaporkan ODGJ melalui fitur tersebut harus menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor telepon.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan verifikasi dan validasi. Apabila laporan dinyatakan valid, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi pasien.
Selanjutnya, pasien akan diarahkan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lain sesuai hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis.
Setelah menjalani perawatan dan diperbolehkan pulang, pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas untuk memastikan kondisi pasien dan kesinambungan layanan kesehatan.
Adi mengatakan, masyarakat juga dapat memantau perkembangan laporan melalui nomor tiket atau NIK yang dimasukkan ke aplikasi Sapawarga.
Menurutnya, fitur Angkut ODGJ merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan laporan masyarakat dengan tindak lanjut instansi terkait.
“Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya,” ujar Adi.
Dengan sistem tersebut, Pemprov Jabar berharap penanganan ODGJ tidak lagi terkendala persoalan koordinasi dan batas wilayah administrasi. Pemerintah menargetkan seluruh pasien yang membutuhkan pertolongan dapat memperoleh layanan secara cepat, terpantau, dan berkelanjutan. ***
