Scroll untuk baca artikel
TANGGAMUS

6.456 Pekerja Rentan Tanggamus Ditanggung APBD, Ini Sektor Penerimanya

×

6.456 Pekerja Rentan Tanggamus Ditanggung APBD, Ini Sektor Penerimanya

Sebarkan artikel ini
Foto: Peluncuran program perlindungan pekerja rentan itu dilakukan di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotaagung, Rabu (18/11/2026), dihadiri Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno, serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani, (foto_rus)

TANGGAMUS – Sebanyak 6.456 pekerja rentan di Kabupaten Tanggamus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang iurannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Program kerja sama Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut menyasar pekerja sektor informal yang memiliki risiko kecelakaan kerja dan kematian, tetapi memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Peluncuran program perlindungan pekerja rentan itu dilakukan di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotaagung, Rabu (18/11/2026), dihadiri Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno, serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani.

Adapun penerima perlindungan melalui pembiayaan APBD berasal dari sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi. Selain itu, Pemkab Tanggamus juga menjalankan program 1 Pekon 80 Pekerja Rentan yang melibatkan pemerintah pekon.

BACA JUGA :  Wow.. Anggaran Publikasi Media di Tanggamus Capai Rp2,345 Miliar

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu, Faisal Yamani, menyebut hingga November 2026 terdapat 480 pekerja yang telah terlindungi melalui program 1 Pekon 80 Pekerja Rentan.

Dengan demikian, total pekerja rentan yang memperoleh perlindungan dari kedua program tersebut mencapai 6.936 orang.

Menurut Faisal, kelompok pekerja rentan mencakup nelayan, petani, pengemudi ojek, sopir angkutan umum, tukang becak, pedagang kaki lima, pelaku UMKM hingga pekerja sektor jasa lainnya.

Perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan penanganan dan biaya pengobatan sesuai ketentuan program hingga dinyatakan sembuh oleh dokter.

Selain itu, terdapat manfaat santunan kematian dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan.

“Apabila peserta mengalami musibah kecelakaan kerja, pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter,” kata Faisal.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi mengatakan perlindungan jaminan sosial tersebut menjadi penting karena banyak masyarakat menggantungkan penghasilan keluarga dari pekerjaan informal yang memiliki risiko tinggi.

BACA JUGA :  Taman Hutan Kota Lamteng Terbengkalai

Ia mencontohkan nelayan yang setiap hari bekerja di laut dengan berbagai potensi bahaya, tetapi belum seluruhnya memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Saleh menjelaskan, program tersebut juga menjadi salah satu langkah mencegah munculnya keluarga miskin baru akibat kehilangan tulang punggung keluarga karena kecelakaan kerja maupun kematian.

“Program ini dilaksanakan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru dikarenakan hilangnya sumber penghasilan atau tulang punggung keluarga sebagai akibat dari musibah yang terjadi,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Tanggamus saat ini mencapai 18,48 persen atau sekitar 56.673 pekerja dari target 22 persen atau 67.518 pekerja.

Artinya, masih terdapat sekitar 10.845 pekerja yang perlu dijangkau untuk memenuhi target cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.

Bupati berharap jumlah penerima perlindungan dapat terus bertambah pada 2027. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah, perusahaan, instansi, hingga pemerintah pekon ikut memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA :  LPKNI Tanggamus Gelar Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen, Tekankan Pentingnya Kesadaran Hukum Warga

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Kuncoro Budi Winarno, mengapresiasi dukungan Pemkab Tanggamus melalui kebijakan dan penganggaran program tersebut.

Menurutnya, pekerja informal merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian karena tidak semua memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran jaminan sosial secara mandiri.

“Ini bukan sekadar memberikan bantuan pembayaran, tetapi juga merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir memberikan rasa aman, kepastian perlindungan, serta keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja,” ungkap Kuncoro.

Ia berharap santunan yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia dapat membantu keluarga yang ditinggalkan mempertahankan keberlangsungan ekonomi.

Pemkab Tanggamus menyatakan program perlindungan pekerja rentan akan terus didorong agar semakin banyak masyarakat sektor informal memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. ***