TANGGAMUS – Jelang pencoblosan yang hanya hitungan hari, suasana politik di wilayah Kabupaten Tanggamus mulai memanas. Aksi dukungan aparatur seperti kepala Pekon mulai mengemuka untuk salah satu Paslon. Sementara benteng tegaknya demokrasi Bawaslu belum merilis hasil temuannya.
Padahal informasi diperoleh media ini, ada 15 Kepala Pekon (desa-ed) di wilayah Kecamatan Wonosobo dikabarkan berpolitik dengan mengajak masyarakat mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati Tanggamus pada Pilkada serentak 27 November 2024.
Bahkan salah satu kepala pekon di wilayah Kecamatan Wonosobo, Tanggamus secara terang-terangan mengakui bahwa ia bersama belasan kepala pekon lainnya siap mengarahkan warganya untuk memenangkan salah satu Paslon Bupati Tanggamus pada Pilkada mendatang.
“15 kepala pekon di Wonosobo ini siap memenangkan dan berani pasang badan, apalagi kami punya backup” ungkap kepala pekon yang namanya kami rahasiakan, pada Sabtu 16 Oktober 2024.
Isu dukungan sejumlah Kepala Pekon siap pasang badan dan mengarahkan masyarakat di pekonnya masing-masing untuk memenangkan salah satu Paslon Bupati Tanggamus pada Pilkada 2024 di wilayah Kecamatan Wonosobo sudah menjadi rahasia umum di wilayah setempat.
Namun ironisnya belum ada informasi terkait hasil temuan Bawaslu atau Panwascam terkait aksi dukung mendukung melibatkan aparatur Pekon setingkat kepala.
“Sudah menjadi rahasia umum informasi itu, bahkan ada kakon yang secara terang-terangan terhadap masyarakat menyatakan dukungannya dan siap pasang badan untuk memenangkan salah satu Paslon” terang warga Wonosobo.
Ia pun mempertanyakan kinerja Bawaslu yang terkesan hanya menunggu bola, tidak menjemput bola. Sehingga hal itu patut dipertanyakan kinerja Bawaslu Tanggamus dalam melakukan pengawasan.
“Maraknya aksi dukung mendukung melibatkan kepala Pekon. Tapi Bawaslu senyap. Enak juga ya kerja jadi Bawaslu, mereka kan digaji negara buat melakukan pengawasan agar demokrasi tegak lurus sesuai aturan. Tapi di Tanggamus terutama di Wonosobo adem ayem, saja,”celetuk warga mengaku miris.
Menurutnya warga pun apatis melapor karena melihat beberapa kasus yang dilaporkan tapi, tidak jelas juntrungannya di Bawaslu. Contohnya saja pada saat Pemilu lalu, ada yang terang-terangan Kepala Pekon mengenakan baju Parpol dalam rombongan salah satu Caleg saja, tapi sanksinya nol.
“Kalo memang ada temuan Bawaslu ayo publikasi kan dong, biar terlihat ada kerjanya melakukan pengawasan. Ini sudah menjelang pencoblosan, tapi temuan pelanggaran sepertinya nol. Padahal kepala Pekon cukup aktif melakukan sosialisasi mengarahkan dukungan ke warganya untuk salah satu calon,”pungkasnya.***