KOTA BEKASI – Menyambut tahun ajaran baru 2025/2026, polemik soal seragam sekolah yang dikoordinir pihak sekolah kembali mengemuka. Namun, kali ini justru anggota DPRD Kota Bekasi yang dinilai terlalu reaktif.
Sejumlah wali murid meminta wakil rakyat tidak sibuk menyoroti hal remeh-temeh yang sudah disepakati di tingkat sekolah, apalagi sampai bikin gaduh.
“Masalah seragam ini tuh jangan dibesar-besarkan. Biasanya kan udah ada kesepakatan antara guru dan wali murid. Kalau sama-sama setuju, kenapa dipermasalahkan? Toh kami orang tua justru merasa lebih ringan beban kalau dikoordinir sekolah,” ujar Ahmad Juaini, salah satu wali murid yang anaknya masuk SMP negeri di Kota Bekasi.
Juaini menilai bahwa pengadaan seragam yang dikelola pihak sekolah justru memberi kepastian dari segi bahan, warna, hingga bentuk. Untuk itu ia meminta tak berprasangka negatif.
“Kalau beli di pasar. Boro-boro seragamnya sama, kadang harga sama-sama bikin nangis. Yang satu pakai kain drill, yang lain kayak tisu basah, tipis dan transparan!” candanya.
Menurutnya, jika seragam diseragamkan (sesuai namanya), maka tidak ada lagi cerita soal perbedaan kualitas antara anak orang mampu dan yang kurang mampu.
“Kalau seragam beda-beda, nanti anak yang bajunya kinclong dikira cucu lurah, yang lusuh jadi minder. Kasihan anak-anak. Sekolah jadi ajang pamer, bukan belajar,” ujar mantan Ketua Organda Kota Bekasi ini.
Juaini juga mengkritik pernyataan Komisi IV DPRD Bekasi yang dinilai terlalu fokus pada isu seragam, bukan isu pendidikan yang lebih mendasar.
Ia meminta agar para legislator turun ke bawah dan menyentuh masalah yang lebih substansial seperti biaya pendidikan di sekolah swasta yang masih menjadi beban berat bagi banyak keluarga.
“Kalau memang mau bantu rakyat, bantu agar sekolah swasta bisa gratis atau minimal disubsidi. Itu baru terasa. Bukan malah sibuk debat soal kain dan jahitan!” tegasnya.
Ia juga memuji Dinas Pendidikan Kota Bekasi dibawah kepemimpinan baru Tri-Harris Bobihoe yang dinilai cukup progresif tahun ini, terutama dalam penambahan ruang belajar (rombel) dan sistem PPDB yang lebih transparan.
“Wali kota juga tahun ini oke. Sudah berhasil bikin pendidikan lebih adil. Nah, harusnya DPRD dukung itu, bukan malah sibuk nyari kerutan di baju.”tegasnya.
Juaini mengaku, sebagai pekerja, ia lebih stres kalau harus bolak-balik ke pasar hanya untuk mencari seragam. “Belum tentu dapet. Belum tentu sama. Belum tentu murah. Belum tentu waras!” ujarnya sambil tertawa.
Ia menutup dengan harapan agar seragam tak lagi dijadikan isu politik musiman.
“Kalau sudah ada musyawarah, sudah disepakati guru dan wali murid, ya tinggal jalan. Jangan semuanya dipolitisasi. Nanti sepatu juga diprotes, disuruh pakai sandal jepit biar merakyat.”ujarnya mengingatkan guru adalah pahlawan.***
